Konsep Human Capital Management (HCM) menjawab pemikiran bagaimana seseorang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan/posisi kerjanya dengan menempatkan insan pekerja yang bertalenta tinggi untuk menempati jabatan/posisi yang cocok dengan talenta mereka. Teori ini menganggap bahwa profit bisnis berkembang dan berkelanjutan ketika perusahaan mampu menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik ketimbang yang ditawarkan para pesaingnya. Pendekatan HCM sebagai suatu sistem dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang bersinambungan melalui pengembangan karyawan. Tidak semua peran penting dalam suatu perusahaan memiliki derajat yang sama dalam menciptakan kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Namun yang terpenting ketika menempatkan peran kinerja karyawan terhadap perusahaan maka mereka harus memiliki kemampuan terbaiknya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan ketimbang karyawan di perusahaan pesaingnya.

HCM menjadi sangat penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaruan. Terdapat dua hal yang mendukung kontribusi investasi HCM ke dalam perusahaan, yaitu : (i) karyawan dengan human capital yang tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi, sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru; (ii) pelanggan potensial dapat mempergunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan.

Dalam konteks dalam Undang- Undang Aparatur Sipil Negara, konsep pengembangan human capital dapat dilihat dalam Pasal 51 Undang-Undang ASN. Dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. Manajemen ASN sendiri dalam Pasal 1 angka 5 didefinisikan merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya Sistem Merit sendiri dalam Pasal 1 angka 22 didefinisikan sebagai kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Apabila prinsip Manajemen ASN yang terdapat dalam Pasal 51 Undang- Undang ASN diterapkan menurut konsep yang tertera dalam Konsep pengembangan human capital sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hubert Saint Onge, nampaknya sejalan. Namun demikian, terdapat tantangan yang dihadapi dalam menjalankan Manajemen ASN dengan menggunakan merit sistem ini. Pertama, harus adanya kesesuaian antara kecakapan atau kemampuan seorang Aparatur dengan jabatan yang diembannya. Kedua, harus ada standar kompetensi atau tolak ukur kinerja. Ketiga, munculnya beberapa permasalahan dalam sistem merit dan profesionalisme yang mencakup politisasi birokrasi, etnosentrisme daerah, hubungan kekerabatan, primordialisme dalam jabatan birokrasi pemerintah, belum adanya standar kompetensi jabatan publik, sistem rekrutmen tertutup, buruknya perencanaan dan pengembangan karir pegawai, sistem penggajian, dan Rendahnya etos kerja pegawai.

Dapat dikatakan bahwa saat ini dengan telah berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan manajemen ASN dengan sistem merit sudah harus dilaksanakan. Terpulang banyaknya tantangan atau hambatan yang dihadapi, pelaksanaan sistem merit ini harus tetap berjalan secara efektif.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai keefektifan penerapan sistem merit, pertama, menetapkan pagu atau target prestasi kerja; kedua mengembangkan sistem penilaian karya pegawai yang berfokus pada kekhasan jabatan, berorientasi pada hasil kerja serta penilaian oleh lebih dari satu penilaian atau multi raters; ketiga, memberikan pelatihan penilaian prestasi kerja kepada para pimpinan unit kerja serta pegawai umumnya terampil menilai prestasi kerja pegawai serta menguasai seni penyampaian umpan balik tentang kondisi nyata prestasi kerja yang berhasil dicapai sehingga pada masa mendatang memungkinkan untuk dicapainya prestasi kerja pegawai yang lebih baik. Keempat, membakukan pemberian peng-hargaan berdasarkan prestasi kerja yang berhasil dicapai oleh setiap pegawai. Kelima, menggunakan skala kenaikan penghasilan yang besar dan bernilai signifikan (Arief Daryanto: 2014).

Netralitas ASN dari Unsur Politik

Prinsip netralitas aparatur sipil negara sebenarnya telah dijelaskan dalam asas-asas yang mendasari dalam Undang-Undang ASN ini. Dalam Pasal 2 huruf f dinyatakan bahwa salah satu asas ASN adalah netralitas, dimana dalam penjelasan Undang-Undang ASN dinyatakan bahwa asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Terkait dengan kenetralitasan Pegawai ASN terhadap unsur politik, dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sebenarnya kenetralitasan Pegawai ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sejalan dengan nilai-nilai filosofis pembentukan Undang-Undang ASN itu sendiri yang tertera dalam Dasar Menimbang, dimana dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan kenetralitasan PNS sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam  peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun peraturan perundang- undangan tersebut meliputi: Pertama, Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Selanjutnya Dalam kedudukan dan tugas itu, Pegawai Negei harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri tersebut, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Kedua, Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) pada intinya menyatakan bahwa pegawai negeri sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu. Pelanggaran terhadap hal tersebut jika dilakukan merupakan tindak pidana Pemilu. Ketiga, Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Pasal ini disebutkan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keempat, Pasal 4 angka 12 sampai dengan angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  2010 tentang Peraturan Disiplin PNS. Dalam ketentuan dalam Pasal 4 tersebut pada intinya menyatakan bahwa Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan cara lainnya.

Secara teori, terkait kenetralitasan pegawai ASN khususnya kalangan birokrasi telah banyak dibahas oleh para Pakar. Woodrow Wilson menyoroti tentang kenetralan birokrasi. Birokrasi pemerintah menurut Wilson berfungsi melaksanakan kebijakan politik, sehingga birokrasi itu harus berada di luar kajian politik. Konsep dasar Wilson ini kemudian diikuti oleh sarjana politik Frank Goodnow (1900) yang menyatakan bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lainnya yaitu fungsi pokok politik dan administrasi. Fungsi politik berarti pemerintah membuat dan merumuskan kebijakan-kebijakan, sementara fungsi administrasi berarti pemerintah tinggal melaksanakan kebijakan tersebut (Achmat-Batinggi: 2014).

Dalam perspektif lainnya, netralisasi birokrasi dikemukakan oleh Francis Rourke. Dia mengatakan walaupun birokrasi pada mulanya hanya berfungsi untuk melaksanakan kebijakan politik, akan tetapi birokrasi bisa berperan membuat kebijakan politik. Menurut Rourke, netralisasi birokrasi dari politik adalah hampir tidak mungkin, sebab jika partai politik tidak mampu memberikan alternatif program pengembangan dan mobilisasi dukungan, maka birokrasi akan melaksanakan tugas-tugas itu sendiri dan mencari dukungan politik di luar partai politik yang bisa membantunya dalam merumuskan kebijakan politik. Dukungan politik itu, menurut Rourke dapat diperoleh melalui tiga konsentrasi yakni pada masyarakat luar, pada legislatif dan pada diri birokrasi sendiri (executive branch). Masyarakat luar itu berupa kalangan pers, pengusaha dan mahasiswa. Legislatif dari kalangan DPR, dan birokrasi sendiri, misalnya dari kalangan perguruan tinggi (Achmat- Batinggi: 2014).

Dalam beberapa kondisi, khususnya dalam hal pemilihan kepala daerah, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan aparat birokrasi sebagai anggota/kader parpol maupun tim sukses calon kepala daerah tertentu, dimana kondisi ini akan membuat posisi birokrasi yang memihak. Hal ini akan menimbulkan permasalahan, meliputi pertama, pelayanan yang diberikan menjadi tidak adil karena ada kecenderungan mengutamakan golongan masyarakat yang memiliki kesamaan aliran politik, sifat pelayanan tidak objektif, dan tidak mau dikontrol. Kedua, munculnya patronikrasi yakni budaya “gotong royong”, saling menolong yang membuahkan nepotisme. Dan ketiga, profesionalisme dan integritas birokrasi yang idealnya memiliki akuntabilitas, responsibilitas, responsivitas, dan akseptabilitas yang jelas akan terpengaruh dengan adanya perbedaan aliran politik (Wayan Gede Suacana: 2014).

Menjadi suatu keniscayaan bahwa perbaikan penyelenggaraan pemerintahan melalui keberadaan Aparatur Sipil Negara saat ini telah di depan mata, ditambah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Manajemen yang efektif melalui sistem merit dan kenetralitasan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unsur politik merupakan tujuan yang diharapkan agar menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Melalui manajemen ASN yang menggunakan sistem merit serta kenetralitasan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unsur politik, diharapkan Pegawai Negeri Sipil bersama dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi part of the solutions dan bukan menjadi part of the problems.