Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing di dalam Konstitusi. Dalam kehidupan beragama berlaku asas pluralisme yang mengakui kebenaran eksklusif masing-masing agama. Sementara itu warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Hal tersebut seiring dengan perkembangan hak asasi manusia yang menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama.

Kebebasan untuk beragama di Indonesia ini dituangkan dalam konstitusi (UUD NRI 1945) sebagaimana dapat dilihat Pasal 28 E mengenai kebebasan beragama dan beribadah; pasal 28 J yang mengatur mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap orang agar tercipta ketertiban; serta pasal 29 yang memberikan jaminan menjalankan agama dan kepercayaan. Peran UUD 1945 sebagai pemersatu, bukan berarti UUD 1945 menghilangkan atau menafikkan adanya perbedaan yang beragam dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemersatu, UUD 1945 harus mengakui, menghormati dan memelihara keragaman agama tersebut agar tercipta kerukunan antar umat beragama.

Namun ternyata hingga saat  ini masih banyak permasalahan yang timbul dalam pergaulan umat beragama di Indonesia, seperti munculnya konflik dengan kekerasan pada agama atau kepercayaan minoritas, dan perusakan rumah ibadah yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Dalam istilah Goenawan Moehammad, kelompok yang melakukan kekerasan ini meletakkan dirinya tidak setara Tuhan dan sebab itu mereka tak bisa mengampuni; maka mereka membunuh. Yang diabaikan ialah bahwa mereka membunuh justru karena mereka meletakkan dirinya setingkat Tuhan dalam menentukan kesalahan manusia lain. Mereka merasa dirinya mencerminkan Tuhan yang maha tahu - dan sebab itulah mereka merasa berhak memutuskan mana yang kafir dan yang bukan. (Goenawan Moehammad, 2012)

Selain itu pelanggaran juga dijumpai dalam PERDA yang bernuansa agama, yang melanggar HAM, serta perilaku  administratif yang menghambat ekspresi beragama. Permasalahan yang timbul ini tidak bisa dilepaskan dari potensi kebhinekaan yang tidak dipahami secara benar. Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk atau pluralistik, yang mencakup pelbagai kesadaran baik yang bersifat pribadi maupun kelompok (Soerjono Soekanto, 1982: 285). Dengan demikian terdapat kesadaran yang tidak tunggal atau seragam, meski harus diakui bahwa atas dasar studi perbandingan, terdapat bermacam-macam persamaan di dalam masyarakat majemuk tersebut.

Dalam ungkapan Soekarno, ”Suku itu dalam bahasa Jawa artinya sikil, kaki. Jadi bangsa Indonesia banyak kakinya.” Sementara runtuhnya tubuh Indonesia perlahan akan terjadi ketika setiap kaki saling menghantam satu sama lain dan problem identitas asal ini selalu diangkat untuk dipersengketakan atas nama kepentingan satu kelompok di atas kehendak hidup bersama (Airlangga Pribadi, 2012).

Relasi Agama – Negara Dalam Konstitusi

Dalam perkembangannya hingga saat ini, menurut Franz Magnis-Suseno, tersedia 3 (tiga) sokoguru filsafat negara, yaitu: Pertama, keyakinan – yang pada hakekatnya bersifat religius – bahwa negara tidak berhak untuk menuntut ketaatan mutlak: Manusia harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kedua, bahwa negara dalam menjalankan tugasnya terikat pada norma-norma etis di mana idea keadilan adalah yang paling dasar. Ketiga, bahwa kekuasaan negara harus mengalir melalui jalur-jalur suatu sistem hukum (Franz Magniz- Suseno, 2001: 3). Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa agama tidak mengenal adanya kekuasaan agama dalam arti: (1) Islam  tidak memberikan kekuasaan pada seseorang atau sekelompok orang untuk menindak orang lain atas nama agama atau berdasarkan mandat dari agama atau dari Tuhan; (2) Islam tidak membenarkan campur tangan  seorang penguasa sekalipun dalam kehidupan dan urusan keagamaan orang lain; (3) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama atas orang lain (Munawir Sjadzali, 1993: 131).

Indonesia sebagai sebuah negara yang masih terus ”mencari” format ideal bagi hubungan ini pun mempunyai dinamika dalam sejarah Konstitusinya. UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD NRI 1945. Setelah Perubahan  Keempat mengatur secara berbeda mengenai hubungan antara agama dengan negara.

Dalam UUD 1945 pasal 29 dikatakan bahwa (1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bila dilihat dari rumusan ayat (1) pasal 29 ini maka secara gramatikal bisa diartikan bahwa Negara Indonesia berdasar atas satu ke-Tuhan-an atau hanya ada satu Tuhan yang mendasari Negara Indonesia. Ini berarti ayat ini menganut ajaran Monoteisme yang hanya mengakui satu Tuhan. Tetapi penafsiran semacam ini kurang relevan bila mengingat bahwa ada banyak agama di Indonesia, dan beberapa di antaranya mengikuti ajaran tentang Tuhan yang lebih dari satu. Apabila tafsir semacam ini tetap digunakan maka hal ini berarti meniadakan eksistensi agama yang mengikuti ajaran bahwa Tuhan adalah lebih dari satu.

Untuk itu maka ayat (1) pasal 29 ini oleh beberapa ahli Agamawan lebih sering ditafsirkan sebagai pengakuan negara terhadap religiusitas masyarakat. Penafsiran demikian semakin diperkuat dengan ayat (2) yang pada hakekatnya memberikan kebebasan dan pengakuan eksistensi agama-agama yang ada di Indonesia, dan bukan meniadakannya.

Dalam Konstitusi RIS pasal 41 dikatakan bahwa (1) Penguasa memberi perlindungan yang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan negara yang diakui, (2) Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis. Pasal 41 ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh John Locke yang menuntut agar agama membatasi diri pada ajaran mengenai akhirat dan pada kegiatan ibadat, sedangkan urusan dunia diserahkan pada negara. Agama diharapkan membuat masyarakat tenang, patuh dan bersedia berpartisipasi dalam pembangunan, sedangkan pengarahan masyarakat diarahkan pada negara (Franz Magniz Suseno, 2001: 104).

Dalam UUDS 1950 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsyafan batin dan pikiran. Hal ini memperlihatkan bahwa UUDS 1950 mempunyai semangat sangat besar bagi penghargaan atas sikap keberagamaan tiap-tiap warga negara.

Selanjutnya, Dalam  UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, isi pasal 29 tetap dipertahankan, tetapi ada penambahan dalam pasal yang lain, yaitu pasal 28E ayat (1) yang mengatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan memilih beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan , menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninya. Tetapi kebebasan ini tetap dibatasi oleh pasal 28J mengenai batasan dalam beribadah bagi setiap orang agar tercipta ketertiban.

Masih ada berbagai interpretasi mengenai pengaturan pasal ini hingga tataran implementasi. Bahkan dalam realitas masyarakat masih kita dapati beberapa konflik horisontal (antar pemeluk agama) berkaitan dengan kebebasan menjalankan agama yang dipicu oleh adanya berbagai tafsir atas Konstitusi.

Mengawal Konstitusi

Implementasi kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata tidak bisa diwujudkan tanpa ada tindakan dan kesepakatan kolektif dari institusi-institusi dan aktor negara. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kepastian hukum tidak jatuh dari langit (Satjipto Rahardjo, 2006). Oleh sebab itu, kepastian hukum tidak jatuh bersamaan lahirnya undang- undang beserta pasal-pasal dan prosedurnya. Kepastian hukum membutuhkan pengerahan tenaga dan kekuatan dan usaha. Richard H. Fallon lebih jauh mengatakan: we can better understand why the Justice sometimes must compromise their own view about what  would be best in order to achieve coherent, workable constitutional doctrine (Richard H. Fallon, 2001: 37).

Dengan demikian, implementasi kaidah-kaidah utama UUD NRI 1945 bukan semata-mata tugas pemerintah atau  aparat penegak hukum, tetapi  kewajiban yang harus diemban secara kolektif oleh semua elemen bangsa. Hal ini harus ditopang oleh keyakinan kuat untuk melahirkan negara demokrasi konstitusional di bawah UUD NRI 1945.

Salah satu yang dapat dilakukan adalah mengembalikan mutual trust untuk meretas rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini sangat dekat hubungannya dengan proses “mema’afkan” masa lalu. Sehingga, untuk membangun saling percaya antar komunitas agama diperlukan kehendak untuk “mema’afkan” peristiwa yang buruk (pertikaian) di masa lalu dan bahkan bersedia untuk meminta maaf atas kesalahan- kesalahan yang telah diperbuat dalam sejarah. Proses “mema’afkan” dan “meminta ma’af” itu juga  harus diikuti dengan proses “membangun” hubungan-hubungan harmonis yang terjadi dalam sejarah, baik dilihat dari kesamaan asal-usul, kekerabatan maupun berkebudayaan. Semangat ini juga sangat terlihat pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (alm), serta telah digagas oleh banyak tokoh-tokoh agama di Indonesia seperti Romo Mangunwijaya (alm), Nurcholis Madjid (alm), dan Syafi’i Ma’arif.

Peran negara perlu dikuatkan dalam penegakan hukum atas peristiwa yang berpotensi menyulut isu agama. Dalam lapangan HAM, hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan bahwa negara tidak melakukan pembiaran terhadap kebebasan beragama. Dengan begitu Negara bisa menciptakan “rasa aman” kepada masyarakat. Penguatan ini juga dimaksudkan untuk memilah perkara-perkara kriminal dan non agama yang diperluas menjadi isu agama. Penguatan ini bukan bermaksud untuk melakukan kriminalisasi dalam beragama, tetapi justru mempertegas perbedaan peristiwa non agama (seperti kriminalitas, perbuatan bermototif politik dan ekonomi) yang berlindung di balik isu-isu agama.

Pada sisi lain, penegakan hukum perlu mempetimbangkan beragamnya kesadaran dan kebudayaan masyarakat. Perlu disadari bahwa peraturan perundang-undangan belum tentu bisa mengakomodasi landscape sosial multikultural dan bahkan selalu berubah. Secara Antropologi, hukum adalah bagian dari budaya itu sendiri, maka hukum itu bersifat dinamis dan selalu berkembang untuk menjadi lebih kompleks (Budiono Kusumohamidjojo, 2004: 229).

Hukum bukan sekedar kumpulan teks yang harus terus menerus di-interpretasi. Penegak hukum harus didorong secara aktif menggali hukum yang hidup di masyarakat agar dapat menciptakan efektifitas dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip negara hukum dan Pancasila. Melalui proses penemuan hukum inilah kaidah sosial yang tak tampak perwujudan-nya tersebut memperoleh wujudnya dalam kehidupan masyarakat.