HAM merupakan suatu istilah yang relatif baru, dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan PBB pada tahun 1945. lstilah tersebut menggantikan istilah natural rights (hak alam) karena konsep hukum alam-yang berkaitan dengan istilah natural rights-menjadi suatu kontroversi, dan frasa the rights of man yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita. Adalah Eleanor Roosevelt, janda mendiang Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt-kemudian terpilih menjadi Ketua Bersama dan Komisi PBB tentang HAM (United Nations Commission on Human Rights), ketika menyusun rancangan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menemukan bahwa frasa the rights of man tersebut, yang sebenarnya sebelumnya telah muncul dalam sejumlah dokumen HAM-di beberapa belahan dunia dianggap tidak mencakup hak-hak wanita. Padahal frasa the rights of man tersebut pada masa sebelumnya telah dipergunakan untuk menggantikan frasa natural rights (hak alam) yang dipergunakan secara luas pada masa pencerahan (Enlightenment).
Pembicaraan HAM perempuan sebagai HAM sebetulnya bukan hal yang relatif baru. Meskipun demikian, hak asasi perempuan yang sudah mulai terangkat dari beberapa waktu sebelumnya, kelihatannya semakin menguat dari waktu ke waktu. Seseorang yang menjadi korban tidak lagi hanya akan cukup menerima bahwa ia memiliki hak, namun ia akan mulai mencari di mana letak jaminan akan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh. HAM perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia mau pun sebagai seorang perempuan. Dalam khasanah hukum HAM dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang HAM. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga menjamin dan mengakses hak tersebut.
Gagasan merumuskan perlindungan hak-hak minimal untuk orang yang direnggut kebebasannya oleh putusan pengadilan sudah mulai dirintis pada pertemuan internasional Komisi Hukum Pidana dan Kepenjaraan di Bern, Swiss, tahun 1926. Sampai akhirnya bermuara kepada terformulasinya instrumen dalam bentuk standard minimum rules atau basic principles yang pengintegrasiaannya ke dalam legislasi nasional setiap negara sangat tergantung pada kemauan negara itu sendiri.
Terdapat berbagai instrumen HAM internasional terkait perlindungan HAM orang yang direnggut kebebasannya. Dalam berbagai instrumen HAM yang berkaitan dengan penahanan diadakan pembedaan antara mereka yang dihukum karena pelanggaran hukum dan mereka yang menunggu peradilan. Kelompok terdahulu disebut narapidana (prisoner), sedangkan kelompok terakhir disebut sebagai tahanan (detainee), akan tetapi pembedaan ini tidak berlaku seragam pada semua instrumen. Peraturan Standar Minimum Perlakuan kepada Narapidana (The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners {SMR}), walaupun berlaku pada kedua kategori tersebut, hanya menggunakan istilah prisoners dan selanjutnya membagi mereka ke dalam tahanan yang sudah dihukum (convicted) dan yang belum dihukum (unconvicted). SMR diterima oleh Kongres Pertama PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar, yang dilaksanakan di Geneva dalam tahun 1955 dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusinya 663 C (XXIX) tanggal 31 Juli 1957 dan 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.
Dalam aturan ini terdapat sembilan puluh lima poin aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, informasi kepada dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak- hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana gila dan bermental tidak normal, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan pengadilan, narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan.
Hal-hal yang diatur dalam bagian pertama dalam SMR antara lain: Pertama, akomodasi yang meliputi: Setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian, kecuali karena alasan khusus apabila asrama digunakan untuk dihuni bagi narapidana harus dipilih secara hati-hati; akomodasi tidur harus memenuhi syarat kesehatan terutama isi kubik udara, lantai, cahaya, dan ventilasi; pada semua tempat di mana narapidana harus tinggal atau bekerja, jendela harus cukup luas sehingga narapidana dapat bekerja dengan sinar alami dan segar dan disediakan sinar buatan agar narapidana dapat membaca tanpa merusak penglihatan; instalasi kesehatan harus memadai agar setiap narapidana dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lazim dengan cara yang bersih dan layak; dan instalasi mandi dan pancuran harus memadai agar setiap narapidana bisa mendapatkan air untuk mandi atau bersiram pada temperatur yang cocok dengan iklim.
Kedua, kebersihan pribadi yang meliputi: harus disediakan air dan peralatan toilet yang memadai agar narapidana dapat menjaga badannya tetap bersih dan harus disediakan fasilitas pemeliharaan rambut dan jenggot yang memadai agar narapidana dapat memelihara dan menjaga penampilan yang aik sesuai dengan kehormatan diri mereka.
Ketiga, pakaian dan perlengkapan tidur yang meliputi: Setiap narapidana yang tidak diperbolehkan memakai pakaiannya sendiri, harus disediakan pakaian yang sesuai dengan iklim dan cukup untuk menjaga dirinya tetap dalam keadaan sehat. Bagaimanapun, pakaian tersebut tidak boleh merendahkan martabat atau memalukan; semua pakaian harus bersih dan terawat baik termasuk pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pribadi; dalam keadaan khusus, jika seorang narapidana dibawa ke luar lembaga untuk tujuan yang sah, narapidana tersebut harus diizinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian; dan setiap narapidana harus, sesuai standar lokal dan nasional, disediakan tempat tidur yang terpisah, selimut yang memadai, dan bersih ketika diberikan, dan diganti sesering diperlukan untuk menjamin kebersihannya.
Keempat, hak makanan dan air minum yang cukup yang meliputi Setiap narapidana oleh pengelola harus disediakan, pada jam-jam yang biasanya, dengan makanan dan gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, dengan kualitas yang sehat dan dipersiapkan dan disajikan dengan baik; air minum harus tersedia bagi setiap narapidana kapan pun dia membutuhkannya; dan petugas medis harus secara regular memeriksa dan memberikan saran pada direktur mengenai kuantitas, kualitas, persiapan dan penyediaan makanan. Sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, pengelola harus menyediakan bagi narapidana, pada jam-jam yang biasanya, makanan yang dipersiapkan dan disajikan dengan pantas, dan yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas komposisi makanan dan kesehatan modern, dan mempertimbangkan usia, kesehatan, sifat kerja mereka, dan sejauh mungkin, syarat-syarat keagamaan dan budaya.
Kelima, Pelayanan Kesehatan. Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia, dengan demikian hal ini juga berlaku terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya, termasuk tahanan dan narapidana. Hak atas kesehatan bagi narapidana melingkupi (1).Harus tersedia pelayanan kesehatan yang memadai dan paling sedikit harus ada satu orang pejabat kesehatan yang memilik pengetahuan psikiatri; (2).Narapidana yang sakit dan tidak dapat dilayani di penjara, seperti tahanan dan narapidana yang menderita masalah kejiwaan, harus di alihkan kepada rumah sakit sipil atau rumah sakit penjara spesialis. Setiap tahanan harus mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan gigi; (3).Pada lembaga pemasyarakatan wanita harus ada akomodasi khusus untuk perawatan sebelum dan sesudah melahirkan; (4).Petugas kesehatan harus segera melihat, memeriksa dan segera meneliti setiap narapidana yang baru masuk dan merawat kesehatan jasmani/mental dan setiap hari harus melihat semua narapidana yang sakit, mengeluh sakit yang memerlukan perhatian khusus; (5).Petugas kesehatan harus melaporkan kepada direktur lembaga setiap waktu apabila menganggap kesehatan jasmani dan mental narapidana sudah atau akan membahayakan akibat pengaruh keadaan pemenjaraan; 6).Petugas kesehatan harus secara teratur memeriksa dan memberi nasihat kepada direktur lembaga mengenai jumlah, kualitas, persiapan dan pelayanan makanan; kesehatan dan kebersihan narapidana dan lembaga; kebersihan, panas, sinar, dan ventilasi lembaga pemasyarakatan.
Walaupun dalam ketentuan SMR tersebut tidak semua substansinya mengatur secara spesifik perlindungan terhadap narapidana wanita, namun ketentuan tersebut berlaku juga bagi para narapidana wanita. Dalam kaitannya dengan akomodasi untuk para narapidana wanita, SMR mengharuskan bahwa tahanan dengan kategori yang berbeda ditahan di bangunan atau bagian bangunan yang terpisah dengan mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan kejahatan, dan alasan hukum bagi penahanan.
Selanjutnya SMR juga menyatakan tidak boleh ada hubungan antara penjaga laki-laki dan tahanan perempuan tanpa kehadiran penjaga perempuan. Semua petugas penegak hukum harus disadarkan mengenai kenyataan bahwa serangan seksual terhadap perempuan di dalam tahanan merupakan tindakan penyiksaan dan tidak akan ditenggang menurut keadaan apa pun. Penegak hukum harus menjamin bahwa prosedur mereka melindungi perempuan dan tidak memperburuk kerentanan mereka. Penyelidikan cepat, seksama, dan tidak memihak harus dilakukan ke dalam semua laporan penyiksaan, serangan tak senonoh atau penganiayaan tahanan perempuan.
Perlindungan HAM terkait narapidana wanita juga diatur dalam Body of Principles for The Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment (Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173. Dalam kumpulan ini terdapat tiga puluh sembilan butir prinsip mengenai perlindungan bagi orang yang ditahan atau dipenjara menetapkan aturan-aturan mengenai perlakuan terhadap orang yang dicabut kebebasannya.
Prinsip 6 Body of Principles for The Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment (Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan) menyatakan tidak seorang pun yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Tidak satu pun keadaan dapat dijadikan sandaran sebagai pembenaran untuk penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Selanjutnya dalam Prinsip 28 dinyatakan bahwa seseorang yang ditahan atau dipenjara berhak memperoleh dalam batas-batas sumber yang tersedia, kalaupun dari sumber-sumber umum, sejumlah bahan pendidikan, budaya dan informasi yang layak, dengan tunduk pada syarat-syarat yang pantas untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum di tempat penahanan atau pemenjaraan. Walaupun ketentuan dalam Prinsip 6 dan Prinsip 28 tidak menyebutkan khusus ditujukan kepada narapidana wanita, namun hal tersebut berlaku juga bagi para narapidana wanita.
Body of Principles for The Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment (Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan) dengan tegas menyatakan bahwa tindakan yang diterapkan berdasarkan hukum dan yang semata- mata dimaksudkan untuk melindungi hak dan status khusus wanita khususnya wanita hamil dan ibu menyusui tidak boleh dianggap diskriminatif. Tindakan demikian tidak meliputi ketentuan fasilitas kesehatan khusus. Penolakan perawatan kesehatan yang cukup terhadap para tahanan wanita merupakan penganiayaan yang dilarang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional. Tindakan khusus yang bersifat wajib lainnya meliputi pemisahan tempat tinggal bagi perempuan tahanan dan tersedianya personil peradilan wanita yang terlatih untuk hal-hal seperti perawatan anak dan perawatan semasa kehamilan.
Selain SMR dan Body of Principles for The Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment (Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan), instrumen HAM internasional berkenaan dengan perlindungan HAM narapidana secara eksplisit juga diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Pengakuan mengenai perlunya menjamin HAM tahanan dan narapidana kecuali untuk pembatasan hak tersebut yang sangat diperlukan oleh kenyataan pemenjaraan mengarahkan PBB untuk mengembangkan berbagai instrumen yang selanjutnya membentuk ketentuan yang terpaut dengan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Tujuan instrumen tersebut tidak hanya menjamin HAM tetapi juga mengupayakan dan memberikan jaminan pembaharuan serta rehabilitasi sosial. Tujuan ini mensyaratkan taraf tertentu dari kualitas sistem pemenjaraan dalam arti infrastruktur dan personil dan menempatkannya dalam administrasi peradilan. Harapan demikian diperluas secara wajar kepada para petugas penegak hukum ketika mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan para tawanan dan tahanan.
Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik terdiri dari 6 bagian dan 53 pasal, di antara pasalnya juga melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas kemerdekaannya, antara lain: Pertama, Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. (Pasal 10 ayat 1); Kedua, Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka. (Pasal 10 ayat 4); Ketiga, Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian. (Pasal 11).
Selain Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, berkenaan dengan HAM narapidana wanita, dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental terutama untuk bebas dari kematian pada saat melahirkan, perkembangan kesehatan sejak kanak-kanak, berada dalam lingkungan yang sehat dan terbebas dari polusi industri, pengobatan dan bebas dari penyakit menular dan mendapatkan pelayanan dan perhatian medis.
Hak-hak tersebut berlaku pula untuk narapidana wanita tanpa terkecuali, di sisi lain ditekankan pula kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga narapidana wanita, yaitu membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan, termasuk di dalamnya menjamin agar pelayanan tersebut layak dan diberikan secara cuma-cuma juga pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui.
Dari berbagai ketentuan dalam instrumen HAM internasional tersebut, memang tidak semua ketentuan secara khusus menyebutkan wanita, namun semua ketentuan tersebut berlaku juga untuk narapidana wanita sebagai orang yang mempunyai hak tanpa terkecuali dan dilindungi. Perlindungan ditujukan agar narapidana wanita dapat menikmati hak- haknya layaknya manusia lainnya dengan menikmati hak atas kebebasan dan keamanan, hak memperoleh pelayanan secara layak dan standar baik di bidang kesehatan fisik maupun mental, dan hak untuk tidak mengalami penganiayaan serta kekejaman.
Instrumen HAM internasional tersebut dimaksudkan tidak untuk menghalangi aturan atau pemikiran serta praktik perlakuan terhadap narapidana yang ada di suatu negara tertentu termasuk di Indonesia, namun demikian dalam aturan tersebut terdapat banyak hal yang bisa dijadikan acuan bagi pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana yang sesuai dengan sistem hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia.