KEBIJAKAN REFORMASI REGULASI MELALUI IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA
Abstract
Kebijakan reformasi regulasi menjadi elemen kunci dalam reformasi administrasi publik Indonesia. Reformasi regulasi mengurangi hambatan terhadap daya saing dan keterbukaan pasar serta dinamika pasar untuk memastikan tercapainya kesejahteraan sosial. Implementasi Omnibus Law di Indonesia menjadi daya tarik bagi kalangan pengambil kebijakan, akademisi dan praktisi. Dalam iklim berusaha yang penuh dengan persaingan, kenyataan menunjukkan kondisi regulasi Indonesia sangat banyak (hyper regulation) dan tumpang tindih (overlap) antara satu dan yang lain, serta tidak sesuai lagi dengan keadaan era Revolusi Industri Keempat saat ini. Penelitian ini terfokus pada kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi Omnibus Law di Indonesia, untuk mendeskripsikan implementasi Omnibus Law di Indonesia, sebagai sarana utama dalam penataan regulasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Omnibus Law penting untuk diterapkan di Indonesia, dan mampu untuk melakukan perubahan terhadap berbagai Undang-Undang dalam satu Undang-Undang.Â
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Daftar Pustaka
Buku
Dunn, William N, Public Policy Analysis An Integrated Approach (New York: Routledge, 2018).
Williams, Walter, Social Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies (New York: American Elsevier, 1971).
Allison, Graham T, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: MA: Little, Brown, 1971).
Coleman, James C, Problems of Conceptualization and Measurement in Studying Policy Impact, in Public Policy Evaluation, ed. Kenneth M. Dolbeare (Beverly Hills and London: Sage Publications, 1975).
Cook, Thomas D and Donald T. Campbell, Quasi-Experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1979).
Lasswell, Harold D. and Abraham Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry (New Haven, CT: Yale University Press, 1950).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
Artikel dalam Jurnal
Joshua D. Angrist and Jorn-Steffen Pischke, “The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design Is Taking the Conout of Econometricsâ€, Journal Of Economic Perspectives 24, 2 (Spring 2010).
Janet A. Weiss, “Using Social Science for Social Policyâ€, Policy Studies Journal 4 (Spring 1976).
Briana Bierscbach, “Everything You Need to Know About Omnibus Bills, and Why They‟re So Popular at The Minnesota Legislatureâ€, https://www.minnpost.com/politics-policy/2017/03/everything-you-need-know-about-omnibus-bills-and-why-theyre-so-popular-minne ( diakses pada 22 Juli 2019).
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215.2010.
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210.
Bryan A. Garner, ed., “Black’s Law Dictionaryâ€, (Minnesota: West Publishing Co, 2004),
Website/Internet
CNN Indonesia, “Izin Investasi Terpadu, Rencana Detail Tata Ruang Dikebutâ€, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180628212632-92-309920/izin-investasi-terpadu-rencana-detail-tata-ruang-dikebut (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan,†https://slideplayer.info/slide/15741769/ (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
OECD, “Ringkasan Eksekutif Kajian OECD mengenai Reformasi Regulasi Indonesia Memperkuat Koordinasi dan Menghubungkan Pasarâ€, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/executive%20summary%20INDO%20with%20cover%20for%20Internet.pdf (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
The World Bank, “Doing Business Measuring Business Regulationsâ€, https://www.doingbusiness.org/ (diakses tanggal 17 Agustus 2019
DPR, “Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024â€, http:// http://w ww.dpr.go.id/uu/prolegnas (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Kontan, “Pemerintah Serahkan Surat Presiden dan Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke DPRâ€, http://www. nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-serahkan-surat-presiden-dan-draf-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-ke-dpr (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Tempo, “Sulitnya Berinvestasi di Indonesiaâ€, http://www.kolom.tempo.co/read/1143060/sulitnya-berinvestasi-di-indonesia (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Pradany Hayyu, “Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusahaâ€, Mediakeuangan (VOL. XIII / NO. 128 / Mei 2018). The World Bank, “Ease of Doing Business Rankingsâ€, https://www.doingbusiness.org/en/rankings (diakses tanggal 15 Februari 2019).
Ima Mayasari, “Menggagas Omnibus Lawâ€, https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175, (diakses pada 22 Juli 2019).
World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2019â€, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Bryan A. Garner, ed., “Black’s Law Dictionaryâ€, (Minnesota: West Publishing Co, 2004),
OECD, “Regulatory Reform and Innovationâ€, http://www.oecd.org sti/inno/2102514.pdf (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Okezone, “Rantai Birokrasi Masih Jadi Kendala Investor Berinvestasi di Indonesiaâ€, https://economy.okezone.com/read/2018/02/12/320/1858267/rantai-birokrasi-masih-jadi-kendala-investor-berinvestasi-di-indonesia (diakses pada 22 Juli 2019).
Yayu Agustini Rahayu, “Regulasi Masih Menjadi Kendala Investasi di Indonesiaâ€, https://www.merdeka.com/uang/regulasi-masih-jadi-kendala-investasi-di-indonesia.html (diakses pada 22 Juli 2019).
Daftar Pustaka
Buku
Dunn, William N, Public Policy Analysis An Integrated Approach (New York: Routledge, 2018).
Williams, Walter, Social Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies (New York: American Elsevier, 1971).
Allison, Graham T, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: MA: Little, Brown, 1971).
Coleman, James C, Problems of Conceptualization and Measurement in Studying Policy Impact, in Public Policy Evaluation, ed. Kenneth M. Dolbeare (Beverly Hills and London: Sage Publications, 1975).
Cook, Thomas D and Donald T. Campbell, Quasi-Experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1979).
Lasswell, Harold D. and Abraham Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry (New Haven, CT: Yale University Press, 1950).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 8 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
Artikel dalam Jurnal
Joshua D. Angrist and Jorn-Steffen Pischke, “The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design Is Taking the Conout of Econometricsâ€, Journal Of Economic Perspectives 24, 2 (Spring 2010).
Janet A. Weiss, “Using Social Science for Social Policyâ€, Policy Studies Journal 4 (Spring 1976).
Briana Bierscbach, “Everything You Need to Know About Omnibus Bills, and Why They‟re So Popular at The Minnesota Legislatureâ€, https://www.minnpost.com/politics-policy/2017/03/everything-you-need-know-about-omnibus-bills-and-why-theyre-so-popular-minne ( diakses pada 22 Juli 2019).
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215.2010.
Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210.
Bryan A. Garner, ed., “Black’s Law Dictionaryâ€, (Minnesota: West Publishing Co, 2004),
Website/Internet
CNN Indonesia, “Izin Investasi Terpadu, Rencana Detail Tata Ruang Dikebutâ€, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180628212632-92-309920/izin-investasi-terpadu-rencana-detail-tata-ruang-dikebut (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan,†https://slideplayer.info/slide/15741769/ (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
OECD, “Ringkasan Eksekutif Kajian OECD mengenai Reformasi Regulasi Indonesia Memperkuat Koordinasi dan Menghubungkan Pasarâ€, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/executive%20summary%20INDO%20with%20cover%20for%20Internet.pdf (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
The World Bank, “Doing Business Measuring Business Regulationsâ€, https://www.doingbusiness.org/ (diakses tanggal 17 Agustus 2019
DPR, “Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2020-2024â€, http:// http://w ww.dpr.go.id/uu/prolegnas (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Kontan, “Pemerintah Serahkan Surat Presiden dan Draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja ke DPRâ€, http://www. nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-serahkan-surat-presiden-dan-draf-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-ke-dpr (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Tempo, “Sulitnya Berinvestasi di Indonesiaâ€, http://www.kolom.tempo.co/read/1143060/sulitnya-berinvestasi-di-indonesia (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Pradany Hayyu, “Sinyal Baik dalam Kemudahan Berusahaâ€, Mediakeuangan (VOL. XIII / NO. 128 / Mei 2018). The World Bank, “Ease of Doing Business Rankingsâ€, https://www.doingbusiness.org/en/rankings (diakses tanggal 15 Februari 2019).
Ima Mayasari, “Menggagas Omnibus Lawâ€, https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibus-law-1542018891459839175, (diakses pada 22 Juli 2019).
World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2019â€, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Bryan A. Garner, ed., “Black’s Law Dictionaryâ€, (Minnesota: West Publishing Co, 2004),
OECD, “Regulatory Reform and Innovationâ€, http://www.oecd.org sti/inno/2102514.pdf (diakses tanggal 15 Februari 2020).
Okezone, “Rantai Birokrasi Masih Jadi Kendala Investor Berinvestasi di Indonesiaâ€, https://economy.okezone.com/read/2018/02/12/320/1858267/rantai-birokrasi-masih-jadi-kendala-investor-berinvestasi-di-indonesia (diakses pada 22 Juli 2019).
Yayu Agustini Rahayu, “Regulasi Masih Menjadi Kendala Investasi di Indonesiaâ€, https://www.merdeka.com/uang/regulasi-masih-jadi-kendala-investasi-di-indonesia.html (diakses pada 22 Juli 2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401
Refbacks
