MELINDUNGI KEDAULATAN TANAH INDONESIA DARI PENGUASAAN ORANG ASING: TINJAUAN ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 07/ PID.Prap/2015/PN Dps

Abstract

<p>Penguasaan tanah oleh orang asing dengan memakai nama Warga Negara Indonesia ( nominee ) banyak terjadi di Indonesia. Bila dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan suatu saat seluruh atau sebagian besar tanah Indonesia akan dikuasai orang asing. Hal ini tentu dapat merongrong kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Putusan Praperadilan Nomor 07/Pid.Prap/2015/PN Dps berupaya untuk menghentikan praktek nominee dengan menyatakan batal demi hukum segala tindakan hukum yang terkait dengan hal itu. Akibatnya orang asing tidak memiliki hak menuntut di depan hukum dan tidak memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum atas penguasaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode soscio-legal dengan pendekatan normatif dan empiris. Putusan a quo pada hakekatnya dapat mendukung upaya negara dalam menjaga kedaulatan tanah Indonesia. Selain itu, bila upaya tersebut dilakukan secara konsisten, hal ini dapat memberikan kepastian bagi investor sehingga dapat menumbuhkan iklim investasi. Namun dari sisi kompetensi, substansi materi yang diputuskan oleh lembaga praperadilan dapat menimbulkan perdebatan hukum.

Land authorization by foreigners using Indonesian citizen name (Nominee) happen a lot in Indonesia. If this is allowed, it is possible that one day all or most of Indonesia land will be authorized by foreigners. This certainly could undermine the sovereignty of Indonesia as an independent country. Pretrial Verdict No. 07/Pid.Prap/2015/PN Dps attempt to stop the practice of ‘Nominee’ by declaring all legal acts related with it null and void. As a result, foreigners don’t have the right to sue before the law and to obtain legal protection of the land authorization. This study uses socio-legal method with normative and empirical approach. Pretrial Verdict a quo substantially support the state in maintaining sovereignty on Indonesia land. In addition, if this effort done consistently, it can provide certainty for investors so as to foster the investment climate. But in terms of competence, substance matter that decided by the pretrial institution can be polemical. </p>