PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG DERAJAT KETERWAKILAN TINGGI DALAM SENGKETA ALOKASI KURSI PEMILU

Abstract

Demokratisasi Indonesia menghasilkan sengketa politik-pemilu dalam tensi yang tinggi. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili setiap perkara gugatan sengketa pemilu dan pilkada. Sejauhmana putusan Mahkamah terkait dengan sengketa pemilu dapat dinilai? Secara umum, dari berbagai putusan yang dihasilkan, Mahkamah masih menghadapi problematika terkait dengan metode interpretasi yang menjadi hal krusial dalam menghasilkan kualitas putusan yang bisa diterima dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi metode interpretasi konstitusi dan hubungannya dengan uji konstitusi antara tradisi Kelsenian dan Madisonian. Lalu menekankan pada logika inter-konektivitas antara legislasi, metode interpretasi dan hasil putusan mahkamah. Berbagai aspek yang bisa dilihat dari sengketa pemilu, diantaranya perhitungan suara, alokasi kursi, kecurangan penyelenggaraan dan manipulasi lainnya dalam proses pemilu. Tulisan ini melakukan eksplorasi terhadap satu aspek yaitu alokasi kursi dimana akan dilakukan pengujian kritis atas putusan mahkamah tentang derajat keterwakilan tinggi. Metode yang digunakan adalah uji kadar keterwakilan tinggi dengan indeks Galagher dan Pukelsheim dari putusan Mahkamah terhadap sengketa alokasi kursi. Hasilnya, kualitas putusan tersebut tidak lebih baik dari putusan Komisi Pemilihan Umum yang mereka batalkan. Dari ulasan tersebut, perlu dilakukan perbaikan terhadap metode interpretasi Mahkamah.

Democratization in Indonesia yield high tension of political-election dispute. Constitutional Court has authority to judge any lawsuit on both election and local government election dispute. How good The Constitutional Court verdicts on election? Refers to yielding of any verdict, The Constitutional Court itself facing problems with the method s of interpretation and became crucial point to yield good and acceptable verdict. This article aim to elaborate method of interpretation of constitution connecting to review of constitution between Kelsenian and Madisonian’s tradition. Furthermore it emphasize the logic of inter connection among legislation, method of interpretation and The Constitutional Court’s verdict. Review to election disputes in the constitutional court, many aspects such as counts of vote, seat allocation, election fraud and technical manipulation in the election process happened. This paper focus on exploring the aspect of seat allocation. It will examine with critical review those issues of degree of proportionality in The Constitutional Court verdicts. The method used is the Index Gallagher and Pukelsheim to explain the degree of proportionality in the Constitutional Court’s verdicts against the allocation of seats. As result, the quality of the Court’s verdicts is not better than the Election Commission’s verdicts that they canceled. From those evidence, The Constitutional Court’s method of interpretation should be improved.