MEWUJUDKAN SISTEM PENYELESAIAN HASIL Pilkada YANG EFEKTIF DAN BERKEADILAN

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah sering menimbulkan sengketa mengenai penetapan hasil perolehan suara. Upaya yang dilakukan oleh calon yang tidak puas atas penetapan ini ialah mengajukan pembatalan ke lembaga peradilan. Pembaharuan mengenai sistem penyelesaian hasil pemilihan dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa sebelum dikeluarkan peraturan tersebut, apa pembaruan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan bagaimana mewujudkan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangn dan analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembaharuan mendasar terletak pada lembaga yang berwenang menangani yaitu dari Mahkamah Konstitusi beralih ke Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Penulis merekomendasikan bahwa pembaharuan tersebut harus didukung oleh peraturan teknis untuk menjamin kefektifan dan memenuhi rasa keadilan.

The implementation of the direct local elections for regional leaders in the regional level often give rise to disputes on the determination of voting results. The efforts made by a candidate who is not satisfied with the determination is to submit the cancellation to the judiciary. Renewal on the system of electoral dispute settlement which has been undertaken by the government to deal with the problem is Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014. Problems addressed in this research, among others: how the electoral dispute settlement mechanisms works before the regulation was issued, what renewal that is found in the regulation ands how to create a fair and effective electoral dispute settlement. This research is a descriptive-normative legal research by using regulatory and analytical approachs. It can be concluded from the research that the fundamental renewal takes place in the institution authorized to handle the dispute settlement that is from the Constitutional Court to the high courts appointed by the Supreme Court . The author recommends that the renewal must be supported by technical regulations to ensure effectiveness and meet the sense of justice.