PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL

Dian Agung Wicaksono, Chrysnanda Dwilaksana

Abstract


Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Sebagai hal yang baru, ETLE terus menerus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Terlebih ETLE dikembangkan dalam rezim hukum lalu lintas jalan yang telah ada, sehingga dapat dipastikan terdapat persinggungan dengan aspek hukum lain dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Penelitian mencoba melihat keberadaan ETLE dalam pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital serta kompatibilitas hukum lalu lintas jalan yang berlaku di Indonesia merespons ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka yang terkait dengan penerapan ETLE dan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ETLE sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional Indonesia, khususnya di era digital saat ini. Selain itu, hukum lalu lintas jalan Indonesia juga relatif kompatibel terhadap penerapan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Namun demikian terdapat beberapa catatan hukum penting yang perlu diperhatikan.

Keywords


penegakan hukum elektronik; hukum lalu lintas jalan; pembangunan hukum

Full Text:

PDF

References


Arief, Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali, 1990).

Bemmelen, J.M. van (terj. Hasnan), Hukum Pidana I (Ons Strafrecht I), (Bandung: Binacipta, 1984).

Kusumatmadja, Mochtar, Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional, (Bandung: Binacipta, 1986).

Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998).

Rahardjo, Satjipto, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

Soekanto, Soedjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Soekanto, Soerdjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).

Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Elsam, 2002).

Budhijanto, Danrivanto, “Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasiâ€, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 1 (2014).

Dianti, Flora, “Jika Mahkamah Konstitusi Menafsir Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiâ€, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 2 (2006).

Djatmiko, Wahju Prijo, “Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J.H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukumâ€, Jurnal Arena Hukum, Vol. 11, No. 2 (2018).

Ingram, John Dwight, “Vicarious Liability for Negligence of A Vehicle's Driverâ€, Tort Trial & Insurance Practice Law Journal, Vol. 43, No. 1 (2007).

Isdiyanto, Ilham Yuli, “Menakar “Gen†Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasionalâ€, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 3 (2018).

Lattin, Norman D., “Vicarious Liability and the Family Automobileâ€, Michigan Law Review, Vol. 26, No. 8 (1928).

Manan, Bagir, “Kembali Ke Politik Pembangunan Hukum Nasionalâ€, Varia Peradilan, No. 326 (2013).

McJohn, Stephen M., “A New Tool for Analyzing Intellectual Propertyâ€, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 5, No. 1 (2006).

O’Donnell, David, dan Lars Bo Henriksen, “Philosophical Foundations for Critical Evaluation of the Social Impact of ICTâ€, Journal of Information Technology, Vol. 17, No. 2 (2002).

Osborough, Nial, “The Vicarious Liability of the Vehicle Ownerâ€, Irish Jurist, Vol. 6, No. 1 (1971).

Rahardjo, Satjipto, “Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Globalâ€, Jurnal Perspektif, Vol. 2, No. 2 (1997).

Risdiarto, Danang, “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasionalâ€, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 2 (2017).

Rojc, Kenneth J., dan Karoline E. Kreuser, “End of the Road for Vicarious Liabilityâ€, The Business Lawyer, Vol. 64, No. 2 (2009).

Rojc, Kenneth J., dan Kathleen E. Stendahl, “Vicarious Liability of Motor Vehicle Lessorsâ€, The Business Lawyer, Vol. 59, No. 3 (2004).

Sriyanto, I., “Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannyaâ€, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. XXIII, No. 2 (1993).

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, “Electronic Traffic Law Enforcement†(paparan Dirlantas Polda Metro Jaya, Jakarta, Juli 2018).

Lubis, Solly, “Pembangunan Hukum Nasional†(makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003).

Amelia, Mei, “Fitur Pengenalan Wajah akan Dikembangkan di Kamera E-TLE Cegah Nopol Palsuâ€, Detik, https://news.detik.com/berita/d-4642127/fitur-pengenalan-wajah-akan-dikembangkan-di-kamera-e-tle-cegah-nopol-palsu (diakses 27 April 2020).

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, “Daerah Diminta Isi Database Perlengkapan Jalanâ€, Kementerian Perhubungan, http://dephub.go.id/post/read/daerah-diminta-isi-database-perlengkapan-jalan-60790?language=id (diakses 27 April 2020).

Ditlantas Polda Metro Jaya, “Bagaimana ETLE Bekerjaâ€, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, https://etle-pmj.info/ (diakses 27 April 2020).

Humas Pemerintah Kota Surabaya, “Selain Dilengkapi E-Tilang dan Face Recognition, CCTV di Surabaya Bakal Ditambah Voiceâ€, Humas Pemerintah Kota Surabaya, https://humas.surabaya.go.id/2019/03/06/selain-dilengkapi-e-tilang-dan-face-recognition-cctv-di-surabaya-bakal-ditambah-voice/ (diakses 27 April 2020).

Kementerian Perhubungan, “Kemenhub Transformasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasiâ€, Kementerian Perhubungan, http://www.dephub.go.id/post/read/kemenhub-transformasi-pelayanan-berbasis-teknologi-informasi (diakses 27 April 2020).

Korps Lalu Lintas Polri, “National Traffic Management Center (NTMC)â€, Korlantas Polri, http://korlantas.polri.go.id/artikel/korlantas/104?NTMC (diakses 27 April 2020).

Redaksi Kompas, “Kamera Face Recognition, Andalan Pemkot Surabaya untuk Jaga Keamanan Kotaâ€, Kompas, https://biz.kompas.com/read/2020/02/28/145017128/kamera-face-recognition-andalan-pemkot-surabaya-untuk-jaga-keamanan-kota (diakses 27 April 2020).

Redaksi REQnews, “Chrysnanda DL: Yang Menghambat Itu Durhaka!â€, REQnews, https://www.reqnews.com/wawancara/72/chrysnanda-dl-yang-menghambat-itu-durhaka (diakses 27 April 2020).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.




DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.445

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share