EVALUASI KEBIJAKAN IZIN LOKASI DAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN PASCA PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION
Abstract
Kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca penerapan Online Single Submission (OSS), mengalami perubahan dalam tata kelola. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Penelitian ini terfokus pada evaluasi kebijakan izin lokasi dan pertimbangan teknis pertanahan pasca OSS baik retrospective (ex post) untuk melihat apa yang terjadi, dan apaperbedaannya dengan pengaturan sebelumnya maupun prospective (ex ante) untuk melihat apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kewenangan pemberian izin lokasi, yang sebelumnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya menjadi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen Pelaku Usaha (ex post) sementara itu secara prospective (ex ante) hal ini mendorong percepatan perizinan berusaha dan sinkronisasi tata ruang serta pemanfaatan ruang, didukung oleh kebijakan satu peta dan Satu Data Indonesia.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Daftar Pustaka
Buku
Dunn, William N, Public Policy Analysis An Integrated Approach (New York: Routledge, 2018).
Williams, Walter, Social Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies (New York: American Elsevier, 1971).
Allison, Graham T, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: MA: Little, Brown, 1971).
Coleman, James C, Problems of Conceptualization and Measurement in Studying Policy Impact, in Public Policy Evaluation, ed. Kenneth M. Dolbeare (Beverly Hills and London: Sage Publications, 1975).
Cook, Thomas D and Donald T. Campbell, Quasi-Experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1979).
Lasswell, Harold D. and Abraham Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry (New Haven, CT: Yale University Press, 1950).
Artikel dalam Jurnal
Joshua D. Angrist and Jorn-Steffen Pischke, “The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design Is Taking the Conout of Econometricsâ€, Journal Of Economic Perspectives 24, 2 (Spring 2010).
Janet A. Weiss, “Using Social Science for Social Policyâ€, Policy Studies Journal 4 (Spring 1976).
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia,Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 1 angka 4.
________,Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan, PERKBPN Nomor 1 Tahun 2010.
________,Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, PERKBPN Nomor 2 Tahun 2011.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Izin Lokasi, Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2015.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2017.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Permen ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2017.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Izin Lokasi, Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018.
Website/Internet
CNN Indonesia, “Izin Investasi Terpadu, Rencana Detail Tata Ruang Dikebutâ€, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180628212632-92-309920/izin-investasi-terpadu-rencana-detail-tata-ruang-dikebut (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan,†https://slideplayer.info/slide/15741769/ (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
OECD, “Ringkasan Eksekutif Kajian OECD mengenai Reformasi Regulasi Indonesia Memperkuat Koordinasi dan Menghubungkan Pasarâ€, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/executive%20summary%20INDO%20with%20cover%20for%20Internet.pdf (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
The World Bank, “Doing Business Measuring Business Regulationsâ€, https://www.doingbusiness.org/ (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
Daftar Pustaka
Buku
Dunn, William N, Public Policy Analysis An Integrated Approach (New York: Routledge, 2018).
Williams, Walter, Social Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies (New York: American Elsevier, 1971).
Allison, Graham T, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: MA: Little, Brown, 1971).
Coleman, James C, Problems of Conceptualization and Measurement in Studying Policy Impact, in Public Policy Evaluation, ed. Kenneth M. Dolbeare (Beverly Hills and London: Sage Publications, 1975).
Cook, Thomas D and Donald T. Campbell, Quasi-Experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1979).
Lasswell, Harold D. and Abraham Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry (New Haven, CT: Yale University Press, 1950).
Artikel dalam Jurnal
Joshua D. Angrist and Jorn-Steffen Pischke, “The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design Is Taking the Conout of Econometricsâ€, Journal Of Economic Perspectives 24, 2 (Spring 2010).
Janet A. Weiss, “Using Social Science for Social Policyâ€, Policy Studies Journal 4 (Spring 1976).
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia,Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 1 angka 4.
________,Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan, PERKBPN Nomor 1 Tahun 2010.
________,Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, PERKBPN Nomor 2 Tahun 2011.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Izin Lokasi, Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2015.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2017.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Permen ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2017.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Izin Lokasi, Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018.
________,Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2018.
Website/Internet
CNN Indonesia, “Izin Investasi Terpadu, Rencana Detail Tata Ruang Dikebutâ€, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180628212632-92-309920/izin-investasi-terpadu-rencana-detail-tata-ruang-dikebut (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan,†https://slideplayer.info/slide/15741769/ (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
OECD, “Ringkasan Eksekutif Kajian OECD mengenai Reformasi Regulasi Indonesia Memperkuat Koordinasi dan Menghubungkan Pasarâ€, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/executive%20summary%20INDO%20with%20cover%20for%20Internet.pdf (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
The World Bank, “Doing Business Measuring Business Regulationsâ€, https://www.doingbusiness.org/ (diakses tanggal 17 Agustus 2019).
Dunn, William N, Public Policy Analysis An Integrated Approach (New York: Routledge, 2018).
Williams, Walter, Social Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies (New York: American Elsevier, 1971).
Allison, Graham T, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (Boston: MA: Little, Brown, 1971).
Coleman, James C, Problems of Conceptualization and Measurement in Studying Policy Impact, in Public Policy Evaluation, ed. Kenneth M. Dolbeare (Beverly Hills and London: Sage Publications, 1975).
Cook, Thomas D and Donald T. Campbell, Quasi-Experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1979).
Lasswell, Harold D. and Abraham Kaplan, Power and Society: A Framework for Political Inquiry (New Haven, CT: Yale University Press, 1950).
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.348
Refbacks
