URGENSI PENGATURAN MENGENAI EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DI AREA DASAR LAUT INTERNASIONAL (INTERNATIONAL SEA BED AREA)

ilham putuhena

Abstract


Potensi kekayaan yang terkandung di laut Indonesia bisa dijadikan modal dasar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain potensi laut yang terdapat di dalam wilayah kedaulatannya, Indonesia juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut di Area Dasar laut internasional berdasarkan United Nations Convention on the Law of theSea 1982 (UNCLOS 1982). Kegiatan di Area Dasar laut internasional dilaksanakan berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia (Common Heritage of Mankind) dan diatur oleh International Seabed Authority (ISA). Kegiatan tersebut berbentuk eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral dan dalam melakukan kegiatan tersebut perlu keberadaan negara sponsor. Saat ini belum ada pengaturan yang mengatur mengenai pertambangan yang dilakukan Indonesia di kawasan Area dasar laut tersebut, Oleh karena itu penting untuk melihat bagaimana urgensi pengaturan Indonesia mengenai haltersebut.


Keywords


peraturan, tambang, area dasar laut

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.316

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal RechtsVinding Indexed by:

Google Scholar Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)

 Directory of Open Access Journal

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Rechtsvinding is published and imprinted by Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia Telp.: 021-8091908 ext.105; Fax.: 021-8011754. E-mail: jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id; jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id & jurnalrechtsvinding@gmail.com