TANTANGAN ADMINISTRASI HUKUM PROGRAM BANTUAN HUKUM DI DAERAH KHUSUS JAKARTA: ANALISIS YURIDIS-EMPIRIS ATAS CELAH REGULASI, MEKANISME VERIFIKASI, DAN PENGELOLAAN DATA PROGRAM

Abstract

Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Namun Daerah Khusus Jakarta mencatat akses bantuan hukum bagi korban kejahatan terendah secara nasional sebesar 11,9 persen, meskipun memiliki kapasitas infrastruktur kelembagaan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini menganalisis tantangan administrasi hukum yang mendasari paradoks tersebut melalui metode penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis, berbasis wawancara mendalam dengan 10 informan kunci. Temuan mengidentifikasi lima dimensi yang memerlukan penguatan: pertama, operasionalisasi definisi eligibilitas dalam Pasal 5 UU 16/2011; kedua, mekanisme SKTM yang cenderung berfungsi sebagai filter kapabilitas administratif; ketiga, persyaratan KTP DKI yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan Pasal 28H UUD 1945; keempat, dampak tidak terduga sistem Sidbankum; dan kelima, celah regulasi akibat redaksi fakultatif Pasal 19 UU 16/2011. Penelitian ini merekomendasikan penguatan de lege ferenda: operasionalisasi norma eligibilitas, penyederhanaan sistem verifikasi, serta penguatan redaksi Pasal 19 menuju kewajiban yang lebih tegas.