PUTUSAN BERSALAH TANPA PIDANA: PROBLEMATIKA ADMINISTRASI HUKUM TERHADAP PEMAAFAN HAKIM DALAM KUHP 2023

Abstract

Pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah. Konsep ini menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif. Namun demikian, putusan “bersalah tetapi tidak dipidana” menimbulkan persoalan baru dalam administrasi hukum pidana Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis problematika administrasi hukum terhadap putusan pemaafan hakim serta merumuskan arah reformulasi administrasi hukum yang diperlukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi hukum pidana Indonesia belum memiliki klasifikasi administratif yang jelas terhadap putusan pemaafan hakim, sehingga menimbulkan persoalan terkait pencatatan status hukum, catatan kriminal, residivisme, statistik pemidanaan, dan sinkronisasi data antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi administrasi hukum melalui pembentukan kategori administratif khusus, penyesuaian sistem informasi perkara pidana, dan harmonisasi tata kelola data hukum pidana.