MENGURAI KOTAK HITAM ALGORITMA: ADMINISTRASI HUKUM DATA PERSAINGAN DIGITAL OLEH KPPU

Diana Fitriana, Rofiq Maysal

Abstract


Dominasi platform digital mengubah karakter penegakan hukum persaingan usaha karena praktik anti-persaingan semakin bertumpu pada penguasaan data, algoritma rekomendasi, dan sistem penentuan harga digital. Persoalan ini menguat karena algoritma platform bekerja sebagai kotak hitam yang menentukan peringkat, rekomendasi, harga, dan akses pasar, tetapi sulit diuji oleh otoritas persaingan usaha. Artikel ini menganalisis problem tersebut dan merumuskan model rekonstruksi administrasi hukum data persaingan digital oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data platform perlu diposisikan sebagai data hukum persaingan digital ketika diminta, diklasifikasi, diaudit, dan digunakan dalam pengawasan serta pembuktian. Rekonstruksi yang disarankan mencakup klasifikasi data, kewajiban pengungkapan data terbatas, audit algoritma berbasis due process, pembentukan unit forensik data digital, dan integrasi data pengawasan ke dalam pembinaan hukum nasional. Artikel ini merekomendasikan penerapan bertahap melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, revisi terbatas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan koordinasi lintas lembaga.

Keywords


administrasi hukum; data hukum persaingan digital; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; platform digital; pembinaan hukum nasional

Full Text:

PDF

References


Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Baumol, William J., John C. Panzar, dan Robert D. Willig. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. Edisi Revisi. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.

Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Lubis, Andi Fahmi et al. Buku Teks Hukum Persaingan Usaha. Edisi Kedua. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.

Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Persaingan Usaha: Tinjauan Yuridis dan Komparatif. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Stucke, Maurice E., dan Allen P. Grunes. Big Data and Competition Policy. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024. Jakarta: APJII, 2024.

Bappenas. Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

Competition and Markets Authority (CMA). The Digital Markets Unit: Government Response. London: CMA, 2021.

Crane, Daniel A. “Confidentiality and Disclosure in Antitrust Litigation.” Antitrust Law Journal 79, no. 1 (2013): 35-62.

Google, Temasek, dan Bain & Company. e-Conomy SEA 2025: Southeast Asia’s Decade of Digital Reality. Singapura: Google-Temasek-Bain, 2025.

Jenny, Frédéric. “Competition Law Enforcement and Regulation for Digital Platforms and Ecosystems: Understanding the Issues, Facing the Challenges and Moving Forward.” Concurrences Review no. 3 (2021): 2-15.

Kaminski, Margot E. “Binary Governance: Lessons from the GDPR’s Approach to Algorithmic Accountability.” Southern California Law Review 92, no. 6 (2019): 1529-1616.

Khan, Lina M. “Amazon’s Antitrust Paradox.” The Yale Law Journal 126, no. 3 (2017): 710-805.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kajian Industri Marketplace di Indonesia 2022. Jakarta: Direktorat Kajian Kebijakan KPPU, 2022.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Laporan Tahunan KPPU 2024. Jakarta: KPPU, 2025.

Lundqvist, Björn. “An Access and Transfer Right to Data-from a Competition Law Perspective.” Journal of Antitrust Enforcement 11, no. 3 (2023): 415-438.

Selbst, Andrew D. “An Institutional View of Algorithmic Impact Assessments.” Harvard Journal of Law & Technology 35, no. 1 (2021): 117-191.

Van den Boom, Jasper. “What Does the Digital Markets Act Harmonize? - Exploring Interactions between the DMA and National Competition Laws.” European Competition Journal 19, no. 1 (2023): 57-85.

Antara News. “Kemenkop UKM: 25,5 Juta UMKM Telah Go Digital.” 14 Oktober 2024. https://www.antaranews.com/berita/4397157/kemenkop-ukm-255-juta-umkm-telah-go-digital (diakses 25 April 2026).

Google Indonesia Blog. “Ekonomi Digital Indonesia Mendekati GMV USD 100 Miliar Tahun Ini.” 11 November 2025. https://blog.google/intl/id-id/company-news/outreach-initiatives/e-conomy-sea-2025-ekonomi-digital-indonesia-mendekati-gmv-us100-miliar/ (diakses 25 April 2026).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “Google Terbukti Melanggar, KPPU Jatuhkan Denda Rp202,5 Miliar.” KPPU, 22 Januari 2025. https://kppu.go.id/blog/2025/01/google-terbukti-melanggar-kppu-jatuhkan-denda-rp-2025-miliar/ (diakses 25 April 2026).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. “KPPU 2023: Empat Penekanan Penting yang Menjadi Prioritas.” KPPU, 1 Desember 2022. https://kppu.go.id/blog/2022/12/kppu-2023-empat-penekanan-penting-yang-menjadi-prioritas/ (diakses 13 Mei 2026).

MARINews Mahkamah Agung. “Kasasi Google Ditolak MA, Wajib Setor Denda 202,5 Miliar.” 16 Maret 2026. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/kasasi-google-ditolak-ma-wajib-setor-denda-2025-miliar-0Zx (diakses 25 April 2026).

The Economist. “The World’s Most Valuable Resource is No Longer Oil, but Data.” 6 Mei 2017. https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data (diakses 12 April 2026).

European Commission. Case AT.39740 - Google Search (Shopping). Commission Decision of 27 June 2017.

European Union. Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on Contestable and Fair Markets in the Digital Sector (Digital Markets Act). Official Journal of the European Union L 265, 12 Oktober 2022.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh Google LLC dalam Layanan Distribusi Aplikasi Google Play Store di Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.




DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v15i2.2581

Refbacks



Bookmark and Share


Penerbit :
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Email : humas@bphn.go.id
 Website : www.bphn.go.id
Jalan Mayjen Sutoyo No. 10, Cililitan
Jakarta Timur 13640
Provinsi Daerah Khusus Jakarta

© Copyright 2026 Jurnal Rechtsvinding. All Rights Reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Common Attribution-ShareAlike 4.0 International .