PERAN ANALIS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG PARTISIPATIF GUNA MENCEGAH ABUSIVE LEGISLATION: STUDI EVALUASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN
Abstract
Naskah Akademik yang partisipatif memiliki makna penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran Peran Analis Hukum Dalam Membentuk Naskah Akademik Yang Partisipatif Guna Mencegah Abusive Legislation harus dioptimalkan. Artikel ini juga ditulis sebagai respons terhadap protes publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dianggap membahayakan independensi pers dan kurang partisipatif. Kesimpulan mengapa RUU Penyiaran dianggap membahayakan jurnalis investigasi: 1).Bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik; 2).Konten jurnalis investigatif menjadi saluran efektif dan aman untuk whistleblower dalam pemberantasan korupsi; 3).Pembatasan liputan eksklusif jurnalis investigasi berimplikasi negatif untuk pemberantasan korupsi; 4).Standar isi siaran dalam RUU Penyiaran menghambat upaya pencegahan korupsi; 5).Larangan penyajian laporan jurnalistik investigatif secara eksklusif dalam RUU Penyiaran membatasi independensi pers. Selanjutnya, beberapa langkah yang dapat diambil oleh pembentuk UU agar profesi jurnalis investigasi tidak dikekang oleh RUU Penyiaran adalah: 1).Menghapus substansi RUU yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan pemberantasan korupsi; 2).Menyusun RUU berdasarkan prinsip partisipasi bermakna; 3).Menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan regulasi yang terkait pers; 4) Mengoptimalkan perlindungan hukum bagi jurnalis investigasi. Untuk itulah penelitian ini hendak mengoptimalisasi profesi analis hukum dalam pembentukan hukum nasional.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A Hamid S Attamimi. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV.” Universitas Indonesia, 1990.
Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Aditya Perdana dan Muhammad Imam. “Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024.” Jurnal Bawaslu DKI Jakarta 8, no. 3 (2023): 72.
Agustiah et.al, Dela. “Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Belajar Siswa.” Jurnal Bimbingan Konseling Islam 4, no. 2 (2020): 181–90.
Ahmad Mudatsir dan Samsuri. “Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC.” Peradaban Journal Of Law And Society 2, no. 2 (2023): 178–79.
Allan Fatchan Gani Wardhana. “Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum.” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018): 18–19.
Amir Sahaka. “Profesi, Profesional Dan Pekerjaan.” Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah 2, no. 1 (2019): 63.
Andi Muhammad Asrun. “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi).” Jurnal Cita Hukum 4, no. 1 (2016): 133–54.
Angga Prastyo. “Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 11, no. 3 (2022): 405–34.
Anwar Arifin Andipate. Antitesis Teori Pers Pancasila Dan Tujuh Teori Pers. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2017.
Bagas Novantyo Wibowo et.al. “Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Penataan Regulasi.” Diponegoro Law Journal 10, no. 1 (2021): 70–80. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/69.
Cahyani Saddu. “Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 4, no. 1 (2016): 1–9.
Caroline Gabriela Pakpahan et.al. “Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Menunjang Hak Konstitusional.” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 10, no. 4 (2023): 1285–1306.
Charles Simabura. “Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America.” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24, no. 6 (2021): 1.
Damian Agata Yuvens. “Penerapan Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Kontemporer.” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (2016): 743.
Daniel Dhakidae. Cendekiawan Dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Dauri Lukman. “Analisa Yuridis Terhadap Peranan Pers Sebagai Sarana Perlindungan Konsumen Melalui Surat Pembaca (Studi Kasus: Sengketa Antara PT, Duta Pertiwi Tbk vs Pemilik Kios-Apartemen Mangga Dua Court).” Universitas Indonesia, 2010.
David Landau. “Populist Constitutions.” The University of Chicago Law Review 85, no. 2 (2018): 521.
Dedi Supriadi. Mengangkat Citra Dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
Dwi Andayani B.S. “Tipe Kenegaraan Dalam Konfigurasi Dan Implikasinya Terhadap Produk Hukumi Politik Orde Baru (Contoh Kasus Undang-Undang No. 7 Tahun 1992).” Era Hukum 3, no. 10 (1996): 70.
ELSAM. Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara Dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018. Jakarta: ELSAM, 2018.
Enny Nurbaningsih. Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional. Depok: Rajawali Pers, 2022.
Enrique Eguren dan Maria Caraj. Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia. Belgia: Protection International, 2008.
Feri Amsari. Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan. “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 19, no. 4 (2022): 789.
Herlambang P Wiratraman. “Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital.” Undang: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023): 1–31.
I Nyoman Prabu Buana Rumiartha et.al. “Metode Rule Identification Urgency Solution (RIUS) Dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17, no. 2 (2023): 183–96.
Ida Nurlinda. “Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan.” Jurnal Bina Mulia Hukum 1, no. 1 (2016): 12–13.
Idul Rishan. Teori Dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
Javier Corrales. “Autocratic Legalism in Venezuela.” Journal of Democracy 26, no. 2 (2015): 37–51. https://doi.org/10.1353/jod.2015.0031.
Jeremy Pope. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integrasi Nasional. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Jeremy Waldron. “Constitutionalism: Skeptical View.” Working Paper: Georgetown University Law Center, 2010, 45.
Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Joko Riskiyono. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 6, no. 2 (2015): 165.
Judhariksawan. Hukum Penyiaran. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
K.C. Wheare. Modern Constitutions, Diterjemahkan Oleh Muhammad Hardani. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
Kathleen Hall Jamieson and Paul Waldman. The Press Effect, Politicians, Journalists, and the Stories That Shape Political World. New York: Oxford University Press, 2003.
Kim Lane Scheppele. “Autocratic Legalism.” University of Chicago Law Review 85, no. 2 (2018): 545–83. https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol85/iss2/2/.
Kustadi Suhandang. Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik. Bandung: Nuansa Cendekia, 2004.
Luc J Wintgens. Legisprudence Practical Reason In Legislation. Union Road England: Ashgate publishing Limited, 2012.
M. As’ad. Psikologi Industri Seri Ilmu Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Liberty, 2002.
Made Oka Cahyadi Wiguna. “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal Konstitusi 12, no. 1 (2021): 112–13.
Maria S.W Sumardjono. Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Sampai Undang-Undang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
Marzuki et.al. “Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi.” Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (2017): 53–69.
Moch Budyatna. Analisa Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Asas Kebebasan Pers Yang Bertanggungjawab. Jakarta: BPHN, 1994.
Moch Choirul Rizal. “Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana.” Jurnal Arena Hukum 16, no. 1 (2023): 18–39.
Moh. Mahfud MD. “Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia.” Universitas Gadjah Mada, 1993.
Munawir. “Politik Hukum Kebebasan Pers Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum: Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia.” Universitas Jambi, 2023.
Mustari. “Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang.” Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya XI, no. 2 (2016): 114.
Ni Made Jaya Senastri and Luh Putu Suryani. “Function of Academic Text in Establishment Draft Regional Regulations.” Kertha Wicaksana Journal 12, no. 1 (2018): 38–45.
Nyarwi. “Paradoks Media Sebagai Pilar Keempat Demokrasi.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 12, no. 2 (2008): 151–71.
Omi Intan Naomi. Anjing Penjaga, Pers Di Rumah Orde Baru. Depok: Gorong Budaya Bekerjasama dengan ISAI, 1996.
Padmo Wahjono. “Indonesia Ialah Negara Yang Berdasar Atas Hukum.” Jurnal Hukum & Pembangunan X, no. 1–4 (1980): 3.
Putra Perdana Ahmad Saifulloh. “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945.” Jurnal HAM 12, no. 2 (2021): 230–31.
———. “Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia.” Jurnal Pandecta 11, no. 2 (2016): 176.
———. “Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik Dalam Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Volkgeist 3, no. 2 (2020): 17–18.
———. “Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945.” Jurnal RechtsVinding 11, no. 2 (2022): 198.
Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Charles Simabura. “Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila.” Jurnal RechtsVinding 12, no. 3 (2023): 387.
Putra Perdana Ahmad Saifulloh et.al. “Legal Standing Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 20, no. 2 (2023): 324.
Reny Triwardani. “Pembreidelan Pers Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Media.” Jurnal Ilmu Komunikasi 7, no. 2 (2010): 187–208.
Rosalind Dixon and David Landau. “1989–2019: From Democratic to Abusive Constitutional Borrowing.” International Journal of Constitutional Law 17, no. 2 (2019): 489–496. https://doi.org/10.1093/icon/moz038.
Saldi Isra. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
Sanna Eriksson. “Temporary Relocation in an Academic Setting for Human Rights Defenders at Risk: Good Practice Lessons and Challenges.” Journal of Human Rights Practice 10 (2018): 483.
Sri Ayu Astuti. “Penegakan Hukum Profesi Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers.” Rechtsidee 1, no. 2 (2014): 175–88.
Stephen Cody. “Dark Law: Legalistic Autocrats, Judicial Deference, and the Global Transformation of National Security.” University Of Pennsylvania Journal of Law and Public Affairs 6, no. 4 (2021): 643–86. https://scholarship.law.upenn.edu/jlpa/vol6/iss4/2/.
Suharizal. Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep Dan Pemikiran Amandemen UUD 1945. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
Suriyanto. “Eksistensi Dewan Pers Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kebebasan Pers Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan.” Universitas Jayabaya, 2020.
Taufik H Simatupang. “Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Hukum Di Kementerian Hukum Dan Ham R.I.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019): 1–14. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.1-14.
Taufiqurrohman Syahuri. “Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Di Beberapa Negara.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 4 (2010): 513.
Teuku Amir Hamzah (Ed). Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono. Jakarta: Ind.Hill Co, 1999.
Tracey Benson. “Media Convergence: Networked Digital Media In Everyday Life.” Ecquid Novi: African Journalism Studies 34 (2013): 172–74.
Tri Agus Susanto. “Podcast ‘Bocor Alus Politik Tempo’: Podcast Tempo Versus Erick Thohir.” Journal of Election and Leadership (JOELS) 4, no. 2 (2023): 110–18.
Ulrich Karpen and Helen Xanthaki (Ed). Legislation in Europe: A Comprehensive Guide For Scholars and Practitioners. Oxford: Hart Publishing, 2017.
Untung Sumarwan dan Lita Tyesta ALW. “Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 3 (2023): 501–3.
Victor Imanuel W Nalle. “Research Methodology in Legislative Drafting in Indonesia.” The Theory and Practice of Legislation 11, no. 1 (2022): 83–96. https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2141523.
Viktor Zoltán Kazai. “The Misuse of the Legislative Process as Part of the Illiberal Toolkit. The Case of Hungary.” The Theory and Practice of Legislation 9, no. 3 (2021): 295–316. https://doi.org/10.1080/20508840.2021.1942366.
Wahyu Risaldi et.al. “Penerapan Asas In Dubio Pro Natura Dan In Dubio Pro Reo Oleh Hakim Perkara LH.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 552.
Wicipto Setiadi. “Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatangan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama.” Jurnal Legislasi Indonesia 1, no. 2 (2004): 23.
Wikrama Iryans Abidin. Politik Hukum Pers Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
Winda Kustiawan et.al. “Etika Dalam Penyiaran Dan Aturannya.” Jutkel: Jurnal Telekomunikasi, Kendali Dan Listrik 3, no. 2 (2022): 30–39.
Yance Arizona. “Politik Legislasi Presiden Joko Widodo Dan Independensi Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 21, no. 1 (2024): 36–59. https://doi.org/10.31078/jk2113.
Yuliandri. Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1961
Refbacks
- There are currently no refbacks.
