POST-LEGISLATIVE SCRUTINY SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT: PENGATURAN, PRAKTIK, DAN PROBLEMATIKA
Abstract
Post-legislative Scrutiny (PLS) atau Pemantauan dan Peninjauan merupakan suatu mekanisme untuk mengamati, mencatat, dan menilai pelaksanaan undang-undang yang ada pasca Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Penelitian ini bermaksud menjawab tiga rumusan masalah: bagaimana konstruksi pengaturan Post-Legislative Scrutiny di Indonesia? bagaimana praktik Post-Legislative Scrutiny pasca pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019? bagaimana problematika pengaturan dan praktik Post-Legislative Scrutiny sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia? Penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan. Pertama, pengaturan menunjukkan bahwa (a) lembaga pelaksana PLS meliputi Presiden, DPR, dan DPD, (b) output dan outcome PLS tidak wajib ditindaklanjuti dalam Prolegnas, (c) tidak ada regulasi terkait penentuan objek PLS. Kedua, praktik menunjukkan bahwa (a) DPR melaksanakan PLS secara mandiri, (b) tidak ada metode dalam menentukan objek PLS, (c) output Badan Legislasi hanya penyampaian hasil PLS di Rapat Paripurna DPR, bukan diajukan dalam prolegnas, (d) PLS dilaksanakan sebelum atau sesudah rancangan undang-undang termuat dalam Prolegnas jangka menengah, (e) PLS tidak ditujukan untuk mendukung Prolegnas tahunan, dan (f) jangkauan PLS ditujukan agar ditindaklanjuti dalam tiga dimensi: kebijakan, norma, dan peraturan pelaksanaan, Ketiga, terdapat tiga problematika yaitu (a) PLS tidak diatur sebagai fungsi pengawasan lembaga legislatif, (b) hasil tidak mengikat dalam Prolegnas, (c) nihilnya mekanisme penentuan objek.
Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Fungsi Pengawasan; Post-legislative Scrutiny.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Aldy, Joseph E. “Evaluating Regulatory Performance: Learning from and Institutionalizing Retrospective Analysis of EPA Regulations.” Case Western Reserve Law Review 70, no. 4 (2020).
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
Badan Legislasi DPR RI. “Catatan Rapat Rapat Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Pemantauan Dan Peninjauan UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 Tanggal 29 Maret 2023.” Jakarta, 2023.
———. “Catatan Rapat Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan Menteri Lingkungan HIdup Dan Kehutanan (LHK) Dan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumsahan Rakyat (PUPR) Terkait Pemantauan Dan Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaa.” Jakarta, 2022.
———. “Catatan Rapat Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Membahas Hasil Pemantauan Dan Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.” Jakarta, 2022.
———. “Laporan Hasil Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.” Jakarta, 2023.
———. “Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi Dalam Rangka Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Ke Provinsi Gorontalo Pada Tanggal 21 - 23 September 2016.” Jakarta, 2016.
———. “Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi Dalam Rangka Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Ke Provinsi Kalimantan Utara Pada Tanggal 21 - 23 September 2016 Masa Sidang V 2015-2016.” Jakarta, 2016.
———. “Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi Dalam Rangka Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Ke Provinsi Sumatera Barat Pada Tanggal 21 - 23 September 2016 Masa Sidang V 2015-2016.” Jakarta, 2016.
———. “Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Ke Provinsi Sulawesi Utara.” Jakarta, 2022.
———. “Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI Ke Provinsi Kalimantan Barat Dalam Rangka Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tanggal 8-10 Desember 2022.” Jakarta, 2022.
———. “Laporan Kunjungan Kerja Tim Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Badan Legislasi Ke Provinsi Jawa TImur.” Jakarta, 2022.
———. “Laporan Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.” Jakarta, 2021.
———. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jakarta, 2019.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi Dalam Rangka Kajian Awal Pemantauan Dan Peninjauan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.” Jakarta, 2020.
———. “Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi DPR RI Dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dan Dirut Perum Bulog Dalam Rangka Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.” Jakarta, n.d.
———. “Laporan Singkat Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perdagangan, Menteri PAN-RB Dan Menteri Kelautan Dan Perikanan.” Jakarta, 2021.
———. “Laporan Singkat Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kegiatan Pemantuaan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.” Jakarta, 2021.
———. “Laporan Singkat RDPU Panja Badan Legislasi DPR RI Dengan Prof. DR. Ir. Siti Subandiyah, M,Agr.Sc (UGM), Ir. Sutarto Alimoeso, M.M (Dirut Perum Bulog Tahun 2009-2014) Dan Khudori (Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2020) Dalam Rangka Pemantaua.” Jakarta, 2021.
———. “Risalah Badan Legislasi: Rapat Panja Pembahasan RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” 2022.
———. “Risalah Pleno Baleg Terkait Penyusunan RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PPP.” 2019.
———. “Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” Jakarta, 2021.
Hara, Abubakar Eby, Agus Trihartono, and Himawan Bayu Patriadi. “The Role of Government in Post-Legislative Scrutiny: Case Study of Revision to the Indonesian Fisheries Law.” International Journal of Public Policy 16, no. 2–4 (2022): 77–87. https://doi.org/10.1504/IJPP.2022.10049341.
Irawan Taufik, Ade. “Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan.” Rechtsvinding 10, no. 2 (2021): 283–301.
Lumbantoruan, Gunardi S A. “Desain Strategi Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi.” Rechtsvinding 10 (2021): 263–81.
Nalle, Victor Imanuel W., and Martika Dini Syaputri. “SROI: Metode Alternatif Dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, no. 3 (2021). https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.874.
B. Internet
P, Ari Dwi. “Banyak TPA Terbakar, UU Pengelolaan Sampah Akan Direvisi.” Radio Republik Indonesia, 2023. https://www.rri.co.id/pusat-pemberitaan/nasional/413296/banyak-tpa-terbakar-uu-pengelolaan-sampah-akan-direvisi.
C. Peraturan Perundang=Undangan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1925
Refbacks
- There are currently no refbacks.
