PEMBATASAN PENGAJUAN PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JAMINAN KEAMANAN NASIONAL

Abstract

Muncul perbedaan tajam di publik terhadap Pasal 158 UU Pilkada tentang syarat selisih perolehan suara dengan prosentase tertentu untuk dapat mengajukan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kelompok pertama berpandangan MK adalah lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan Pasal 158. Kelompok lainnya berpendapat Pasal 158 merupakan UU yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali MK. Tulisan ini akan membahas politik hukum hadirnya Pasal 158, bagaimana MK seharusnya menerapkan Pasal 158, dan implikasi kehadiran Pasal 158 terhadap jaminan keamanan nasional. Pembentuk UU merumuskan Pasal 158 atas pertimbangan mendorong terbangunnya budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada. Hadirnya Pasal 158 merupakan upaya untuk mencegah konflik melalui kepastian perkara sengketa yang dapat ditangani oleh MK yang akan berimplikasi kepada terpeliharanya jaminan keamanan nasional. Bersamaan penerapan Pasal 158 harus dibarengi optimalisasi penyelesaian perselisihan/pelanggaran Pilkada oleh lembaga di luar MK secara transparan, akuntabel, tuntas, dan adil. Pihak yang merasa dirugikan dengan pembatasan di Pasal 158 dapat mengusulkan kepada pembentuk UU untuk menghilangkan atau mengubahnya.

Sharp differences emerged on the public to Article 158 of the Election Law about certain votes percentage margin requirements to be able to dispute the election results to the Constitutional Court. The first group believes the constitutional court is a judicial institution that is trusted to enforce substantive justice and should not be constrained by Article 158. Another group argues that Article 158 is still applicable law and binding on all the people of Indonesia, including the Constitutional Court. This paper will discuss the legal political of the presence of Article 158, how the Constitutional Court should apply Article 158 and the implications of the law on national security. The formulation of the Article 158 was based on the consideration of promoting the political culture development and to make it more mature in the electoral process. The presence of Article 158 is an effort to prevent conflicts through providing legal certainty on what disputes can be dealt by the Constitutional Court. This will have implication on the maintenance of national security.The application of Article 158 should be done together with optimization of resolution on dispute /election violations by institutions outside the Constitutional Court in a transparent, accountable, thorough, and fair way. Those who feel harmed by the restrictions in Article 158 may propose to the legislature to remove or change them.