PERSOALAN HUKUM PENGAKUAN HAK-HAK PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DI BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Abstract
Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 belum sepenuhnya menjadi solusi atas persoalan hukum seputar aliran kepercayaan, utamanya berkaitan dengan hak-hak penganutnya dalam menuliskan identitas keagamaan dalam dokumen kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai ragam persoalan hukum yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius bagi penghayat aliran kepercayaan di bidang administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa persoalan hukum hak-hak penganut aliran kepercayaan di bidang administrasi kependudukan berupa tidak tersedianya kolom aliran kepercayaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118/2017. Selain itu penggunaan redaksi “Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME†belum sepenuhnya mampu mengakui dan menjamin status hukum aliran kepercayaan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Amiruddin. Zainal Asikin. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2018).
Baso, Ahmad, NU Studies; Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal, (Jakarta: Erlangga, 2006).
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, cetakan ketiga, 1990).
Fahmi, Agung Ali, Implementasi Jaminan Hukum HAM atas Kebebasan Beragama di Indonesia, (Yogyakarta: Interpena, 2011).
Harimurti, Yudi Widagdo, Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia, (Malang: Intelegensia Media, 2019).
Ibrahim Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
Imam S, Suwarno, Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
Mufid, Ahmad Syafii, Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012).
Rudy, Konstitusionalisme Indonesia; Buku I Dasar dan Teori, (Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013).
Saptomo, Ade, et.al, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2019).
Sri Soemantri Martosoewignjo, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: PT. Alumni, 2006).
Sunyoto, Agus, Atlas Wali Songo; Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah, (Jakarta: Kerjasama Pustaka Iman dan LESBUMI PBNU, 2017).
Tim Penyusun, Edisi Khusus Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Tanpa Tahun).
Wachid, Abdurrahman, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
Wahid, Wawan Gunawan Abdul, Muhammad Abdullah Darras, Ahmad Fuad Fanani, Fikih Kebinekaan; Pandangan Islam Indoensia Tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan non-Muslim, (Bandung: Mizan, 2015).
Jurnal
Kiki Muhammad Hakiki, “Politik Identitas Agama Lokal; Studi Kasus Agama Lokalâ€, Jurnal Analisa Vol. 11. No. 1, Juni 2011.
Muwaffiq Jufri, “Akibat Hukum Pemisahan Hak Beragama dengan Hak Berkepercayaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945â€, Jurnal Konstitusi, Vol 16. No. 2, Juni 2019.
Muwaffiq Jufri, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Prespektif Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesiaâ€, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1. No. 2, Desember 2016.
Muwaffiq Jufri, “Nuansa Maqashid al-Syari’ah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiaâ€, Jurnal Istinbath, Vol. 14 No. 1, 2017.
Muwaffiq Jufri, “Pembatasan terhadap Hak dan Kebebasan Beragama di Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraanâ€, Vol 1. No. 1, Februari 2016.
Muwaffiq Jufri, “Perbandingan Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama antara Indonesia dan Majapahitâ€, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 2, Juni 2017.
Oki Wahju Budijanto, “Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandungâ€, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. VII, No. 1, Juli 2016.
Safi’, “Sejarah dan Dinamika Politik Pengaturan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review)â€, Jurnal Konstitusi PKK Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Vol. 2 No. 1, Juni 2011.
Sukirno, “Politik Hukum Pengakuan Ha katas Administrasi Kependudukan bagi Penganut Penghayat Kepercayaanâ€, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 2, Juni 2019.
Internet
Azis Anwar Fachrudin, “Pasca Putusan MK 2017: Persoalan Penghayat Kepercayaan yang Belum Usaiâ€, https://crcs.ugm.ac.id/pasca-putusan-mk-2017-persoalan-penghayat-kepercayaan-yang-belum-usai/, (diakses tanggal 12 Juni 2020).
BBC News, “KTP untuk Penghayat Kepercayaan Masih Tersandung Masalah Administrasiâ€, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47331334, (diakses tanggal 20 Juni 2020).
Detik.com, “Pemakaman Sesepuh Disegel, Sunda Wiwitan Lapor Komnas HAMâ€, https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5101337/pemakaman-sesepuh-disegel-sunda-wiwitan-lapor-komnas-ham, (diakses tanggal 20 Juli 2020).
Detik.com, “Wantim MUI Sesalkan Putusan MK yang Anggap Kepercayaan Setara Agamaâ€, https://news.detik.com/berita/d-3738186/wantim-mui-sesalkan-putusan-mk-yang-anggap-kepercayaan-setara-agama, (diakses tanggal 27 Juni 2020).
Kompas.com, “Makam Sesepuh Sunda Wiwitan Disegel, Dianggap Tugu dan Akan Dibongkar Jika Tak Berizinâ€, https://regional.kompas.com/read/2020/07/22/06160021/makam-sesepuh-sunda-wiwitan-disegel-dianggap-tugu-dan-akan-dibongkar-jika?page=all, (diakses tanggal 20 Juli 2020).
Salam Online, “Tentang Penghayat Aliran Kepercayaan; MUI dan Ormas-Ormas Islam Tolak Putusan MKâ€, https://www.salam-online.com/2017/11/tentang-penghayat-aliran-kepercayaan-mui-dan-ormas-ormas-islam-tolak-putusan-mk.html, (diakses tanggal 23 Juni 2020).
Warta Ekonomi, “Setara: Putusan MK Soal Aliran Kepercayaan Sisakan Masalahâ€, https://www.wartaekonomi.co.id/read169297/setara-putusan-mk-soal-aliran-kepercayaan-sisakan-masalah, (diakses tanggal 23 April 2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.470
Refbacks
- There are currently no refbacks.
