DINAMIKA PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN PERIHAL “DILEMA†ANTARA KERUGIAN NEGARA ATAUKAH KERUGIAN BISNIS
Abstract
Kehadiran “Badan Usaha Milik Negara†dalam sistem ketatanegaraan ini, sebagai perpanjangan tangan atau alat negara untuk merealisasikan tujuan bernegara, namun dalam perjalanannya terdapat masalah serius dalam pengelolaan asset perusahaan, hal itu disebabkan karena terdapat perbedaan regulasi antar undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep keuangan “badan usaha milik negara†beserta kerugiannya serta bentuk pengawasan terhadap “BUMNâ€. Metode Penelitian bersifat normatif yakni dengan menggunakan pendekataan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis isu yang hendak dikaji. Hasil penelitian menunjukan bahwa segala asset “BUMN†merupakan asset negara, oleh karena itu segala kerugian “BUMN†termasuk kerugian negara, namun telah terjadi pergeseran paradigma pengelolaan “BUMN†menjadi “Bussines Judgement Rule†sehingga kerugian “BUMN†harus dianggap sebagai resiko kerugian berbisnis. Untuk itu, kedepannya perlu dibangun satu sistem pengawasan terpadu yang lebih efektif untuk mencegah praktik “Mafia BUMNâ€.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Harun, Refly. BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara “Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan. (Jakarta : Balai Pustaka, 2019).
Rastuti, Tuti. Seluk Beluk Hukum Perusahaan. (Bandung: Refika Aditama, 2015).
Tjandra, W. Riawan. Hukum Keungan Negara. (Jakarta : Grasindo, 2014).
Artikel
Fatkhurohman dan Kurniawan, Nallom, “Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016†Jurnal Konstitusi, Vol. 14 Nomor 1, (Maret 2017). https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1411 (Di akses 18 Maret 2020).
Juliani, Henny, “Pertanggungjawaban Direksi BUMN Terhadap Perbuatan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara†Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 4, (Oktober 2016). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13739 (Di Akses 20 Maret 2020).
Lubis, Ikhsan dan Oktarina, Neneng. “Perlindungan Hukum Terhadap Direksi yang diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham†Jurnal UNES LAW REVIEW. Vol. 1 Nomor 2 (Desember 2018). https://review-unes.com/index.php/law/issue/view/3 (Di Akses 21 Maret 2020).
Maulidi, Mohammad Agus. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum†IUS QUIA IUSTUM, Vol 24 Nomor 4, (Oktober 2017) https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9781 (Di Akses 18 Maret 2020).
Nasution, Frans Affandhi Bismar, Siregar, Mahmul, dan Mahmud Mulyadi, “Business Judgement Rule dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara terhadap Ketupusan Bisnis yang diambil†USU Law Journal, Vol. 4 Nomor 1, (Januari 2016). https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/11993/5232 ( Di akses 20 Maret 2020)
Paputungan, Merdiansa, “Diskursus Kewenangan Audit BPK terhadap BUMN (Persero) Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013†Jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 29 Nomor 3, (Oktober 2017) https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/26884 (Di Akses 20 Maret 2020).
Putera, Antoni, “Dualisme Pengujian Undang-Undang†Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 15, Nomor 2, (Juli 2018) http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/172 (Di Akses 19 Maret 2020).
Putri, Riyanieta Prasetya, Jauhari, Iman, dan Rahayu, Sri Walni, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dalam Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara pada Bank Badan Usaha Milik Negara†Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 Nomor 2, (Desember 2016). http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/5757 (Diakses 19 Maret 2020).
Raba, Mieke Rayu. “Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik menurut UU No 15 Tahun 2016†Jurnal Lex Crimen, Vol. 4 Nomor 3, (Mei 2017). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15611 (Di Akses 20 Maret 2020).
Setiawan, Adam, “Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara†Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 Nomor 2, (April 2019) http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2002 (Di akses 18 Maret 2020).
Suhardin, Yohanes, “Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum†Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 42 Nomor 3, (September 2012). http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/274 (Di Akses 18 Maret 2020).
Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang “Badan Usahan Milik Negaraâ€
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang “Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaraâ€
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang “Administrasi Pemerintahanâ€
Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018
Sumber lain
Dian Fath Risalah & Teguh Firmansya, MA Lepaskan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Republika, senin, 09 Mar 2020. https://republika.co.id/berita/q6xghk377/ma-vonis-lepas-eks-dirut-pertamina-karen-agustiawan (Diakses 20 Maret 2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.457
Refbacks
- There are currently no refbacks.
