STUDI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA DAN NEGARA LAINNYA SEBAGAI SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR PUBLIK

Abstract

Saat ini banyak Negara termasuk Indonesia fokus menggunakan e-government sebagai salah satu perangkat utama untuk melawan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas konsep e-government serta studi perbandingan implementasi e-government yang diterapkan di Indonesia dan Negara lainnya. Adapun penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan penelitian yang deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa banyak Negara termasuk Indonesia menerapkan e-government dalam berbagai bentuk untuk meningkatkan prinsip-prinsip good governance dalam rangka memberantas korupsi, diantaranya pengadaan barang dan jasa, perpajakan, dan juga perizinan. Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia dalam menerapkan e-government , antara lain percepatan pembuatan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk mendukung e-government di daerah; pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur untuk menciptakan akses komunikasi data yang handal; pemberdayaan sumber daya manusia; pengembangan perangkat lunak yang diperlukan; dan pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung e-government

Nowadays many countries including Indonesia focuses on using e-government as one of the main tools to fight corruption. Based on that, this article will discuss e-government concepts and comparative studies of e-government implementation in Indonesia and other countries. This research using normative legal research and qualitative analysis thus produced the descriptive study. This research found that many countries including Indonesia are implementing e-government in various forms to improve the good governance principles in order to eradicate corruption such as procurement process, taxation, and licensing. Nonetheless, there are many things need to be fixed by Indonesia in implementing e-government specifically the acceleration of making laws and policies to support e-government in the region; procurement of infrastructure development to create reliable data communications access; empowerment of human resources; adjustable software development; and development of the organization and working procedures that support e-government.