ROMANTISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA : KAJIAN ATAS KONSTRIBUSI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Zaka Firma Aditya

Abstract


Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil,sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan romantis. Hukum Islam mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung dari hukum adat dan hukum Islam di Indonesia digunakan dalam pembentukan yurisprudensi di Mahkamah Agung. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana hukum adat dan hukum Islam yang berkarakter “tidak tertulis” mampu mengisi legal gapdari sistem hukum civil Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pluralisme hukum yang ada di Indonesia dapat menjadi solusi dari adanya legal gapyang tercipta karena kekakuan penerapan hukum civil. Kekakuan tersebut dapat diatasi dengan fleksibilitas dari norma dan nilai yang terdapat dalam hukum adat dan hukum Islam, sehingga dapat menciptakan ketertiban di masyarakat.


Keywords


sistem hukum, legal gap, nilai, hukum adat, hukum islam

Full Text:

PDF

References


Buku

Ahmad, Ansori, Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1986).

Al Munawwar, Said Agil Husein, Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia, (Jakarta: Kaifa, 2004).

Atmasasmita, Romli, Globalisasi Kejahatan Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Cruz, Peter, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law, (Nusa Media: Bandung, 2010).

Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rinek Cipta, 2010).

Harahap, M. Yahya, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Logos, 1999).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Media Group, 2014).

Merryman, John Henry, The Civil Law tRadition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America, Second Etidion, (Stanford-Carolina: Standford University Press, 1985).

Muhammad, Bushar, Asas Asas Hukum Adat-Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002).

Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2008).

Rofiq, Ahmad, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Medua, 2001).

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2003).

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinan dan Undang-Undang Dasar NRI 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Sunny, Ismail, Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam, dalam Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cik Hasan Bisri (ed), (Jakarta: Logos Publishing, 1988).

Supomo dan Sutowo, Djoko, Sejarah Politik Hukum Adat 1609 – 1848, (Jakarta: Djambatan, 1955).

Suryanegara, Ahmad Mansur, Menemukan Sejarah, (Bandung: Mizan, 1999).

Syafiie, Inu Kencana, Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Jurnal

Aditya, Zaka Firma dan Al-Fatih, Sholahuddin, “State Liability for Violation of Constitutional Rights Against Indegenous People in Freedom of Religion and Belief”, Brawijaya Law Journal, Volu. 4 No. 1 (2017).

Dewi, Ratna Winahyu Lestari, “Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Dan Pembangunan KUHP Nasional”, Jurnal Perspektif, Vol. X No. 3 Edisi Juli (2005).

H. Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari (2011).

Hoadley, Mason C., “The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)”, Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1 April (2006).

Orucu, Esin, “What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion”, Electronic Journal of Comparative Law, Vol.12, No.1, May (2008).

Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya”, Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, (2010).

Sahalessy, J., “Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penylesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku”, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3 Juli-September (2011).

Sulastriyono dan Aristya, “Penerapan norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 1 Februari (2012).

Supusesa, Reimon, “Eksistensi Hukum Delik Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah”, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24, No. 1 Februari (2012).

Syamsudin, M., “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”, Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3 Juli (2008).

Tamarasari, Desi, “Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi”, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari (2002).




DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305

Refbacks

  • There are currently no refbacks.