ASPEK HUKUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN

Aditia Syaprillah

Abstract


Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km², kebutuhan terhadap lahan perkebunan dan pemukiman menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan degradasi kawasan hutan, kondisi ini diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu melakukan penelitian hukum tentang pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar hutan lindung pulau Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) yang menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung Pulau Tarakan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan lindung pulau Tarakan, hal tersebut perlu ditunjang dengan perubahan pendekatan melalui pemberian akses dan pelibatan masyarakat dalam setiap kebijakan. Untuk itu disarankan perlu adanya peraturan daerah yang lebih responsif untuk melindungi setiap hak- hak dan jaminan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di dalam wilayah hutan lindung Pulau Tarakan.

Tarakan city is a city on the island with a land area only reached ± 250.80 km², the need for plantations and settlements is one of the causes of forest degradation problems, the condition is exacerbated by the rapid growth of population in the city of Tarakan. Based on the above problems, it is necessary to conduct legal research on empowering communities around protected forests area of Tarakan. This study uses normative method and statute approach that examines regulations related to legal issues that are being addressed. The research showed that the activities of the empowerment of communities around the protected forest area of Tarakan Island has a very strategic role in the prevention and eradication of forest damage and to preserve the protected forests of Tarakan Island, it needs to be supported by a change of approach by providing communities access and involvement in every policy. It is suggested that there needs to be more responsive local regulations to protect every rights and social and economic security of communities in the protected forest area of Tarakan Island.


Keywords


empowerment, land, Tarakan

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.25

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal RechtsVinding Indexed by:

Google Scholar Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)

 Directory of Open Access Journal

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Rechtsvinding is published and imprinted by Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia Telp.: 021-8091908 ext.105; Fax.: 021-8011754. E-mail: jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id; jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id & jurnalrechtsvinding@gmail.com