DARURAT KEBIJAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HASIL SUMBER DAYA ALAM DI PASAR DALAM NEGERI

Ahmad Redi

Abstract


Liberalisasi ekonomi berdampak pada liberalisasi produk sumber daya alam (SDA) Indonesia. Produk SDA secara ideal diprioritaskan terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum diliberalisasi di pasar bebas karena menyangkut ketahanan nasional Indonesia.Tulisan ini akan melakukan kajian mengenai: 1. Bagaimanakah pengaturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atas komoditas sumber daya alam di Indonesia? dan 2. Hambatan dan tantangan apa saja yang mungkin timbul atas kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan nasional? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun jawaban permasalahan tersebut, pertama, peraturan perundang-undangan bidang SDA ada yang telah mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi ada pula peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur. Kedua, hambatan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atas hasil sumber daya alam meliputi hambatan regulasi, implementasi, dan kapasitas. Lalu tantangannya, meliputi tantangan perkembangan paham liberalisasi, komodifikasi SDA, dan ketahanan SDA. Adapun saran dari hasil kajian ini, antara lain pembuat kebijakan harus menentukan secara ketat komoditas SDA yang akan diekspor; mengurangi bahkan menghilangkan ekspor bahan mentah; dan tegas kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Economic liberalization made impact on natural resources product’s liberalization in Indonesia. Natural resources products are ideally prioritized to meet domestic needs before they are liberalized in the free market because they strategically influence Indonesia’s national resilience. This article will carry out assessment on: (1) How is the regulating obligation of meeting domestic need for Indonesia natural resources commodity products?; and (2) What obstacles and challenges that might arise on this obligation of meeting domestic need in the frame of national resilience? The research use normative legal research method. The research’s finding are, first, some of the legislative regulations on natural resources have ruled on meeting the domestic need, however, there are others which have not. Second, the obstacles of meeting domestic need for natural resources products include obstacles of regulation, implementation, and capacity. The challenges include the challenge of liberalization idea development and natural resources resilience. The recommendation of this assessment is that the policy makers must set up regulation firmly on which natural resources product is exported, lowering or even erasing raw material export and act firmly to the business actors in fulfilling the obligation of meeting domestic needs.


Keywords


domestic needs, natural resources, market

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Jurnal RechtsVinding Indexed by:

Google Scholar Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)

 Directory of Open Access Journal

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Rechtsvinding is published and imprinted by Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan HAM RI. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia Telp.: 021-8091908 ext.105; Fax.: 021-8011754. E-mail: jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id; jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id & jurnalrechtsvinding@gmail.com