POLITIK HUKUM KELEMBAGAAN LAUT YANG IDEAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

Abstract

Keberadaan kelembagaan laut Indonesia masih belum optimal yang dibuktikan dengan masih adanya permasalahan tindak kejahatan yang terjadi di wilayah laut antara lain perdagangan obat terlarang, penyelundupan dan perdagangan manusia, perampokan terhadap kapal, dan kegiatan illegal. Permasalahan tersebut disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum di laut dan hal ini dipicu oleh lemahnya politik hukum kelembagaan kelautan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Pengaturan politik hukum kelembagaan laut di Indonesia masih lemah yang dapat dilihat dari belum ditindaklanjutinya beberapa peraturan perundang-undangan bidang kelautan khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta masih terlalu banyaknya lembaga yang kewenangannya tumpang tindih dalam bidang kelautan. Poros maritim dunia merupakan visi Indonesia sebagai negara maritim yang mampu memberi kontribusi positif sesuai dengan kepentingan nasional. Politik hukum yang ideal dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dilaksanakan melalui 5 bentuk kedaulatan yaitu kedaulatan budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim yang dapat dikoordinasikan oleh 4 Kementerian Koordinator serta Badan Keamanan Laut.