OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Waluyo Waluyo, Dona Budi Kharisma

Abstract


Data per Januari 2023, terdapat 24.050 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di berbagai negara. Data kuartal I/2022 PMI telah menyumbang devisa negara sebesar Rp34,1 triliun. Namun, data pengaduan PMI per Januari 2023 mencapai 211 kasus. Untuk memberikan pelindungan kepada PMI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menerapkan konsep integratif holistik melalui peran Pemerintah Desa. Masih maraknya migrasi illegal dan perbedaan data PMI menjadi indikasi peran Pemerintah Desa belum optimal.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran strategis Pemerintah Desa dalam pelindungan PMI dan merumuskan konsep untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Desa dalam pelindungan PMI di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan statute approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan observasi dokumen. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif.

 Hasil penelitian menyebutkan bahwa peran strategis Pemerintah Desa dalam pelindungan PMI meliputi layanan informasi, verifikasi data, pencatatan, fasilitasi persyaratan administrasi, pemantauan keberangkatan dan kepulangan, serta pemberdayaan buruh migran dan anggota keluarganya. Beberapa konsep untuk mengoptimalkan peran desa, diantaranya: (1) dukungan regulasi melalui Peraturan Desa tentang PMI; (2) system basis data PMI tingkat desa; (3) alokasi anggaran desa untuk pemberdayaan program PMI; dan (4) adanya perangkat desa yang secara khusus melaksanakan tugas dan tanggung jawab desa dalam urusan PMI.


Keywords


pemerintah desa, pelindungan hukum, pekerja migran Indonesia

Full Text:

PDF

References


Arisman, Arisman, and Ratnawati Kusuma Jaya. “Labour Migration in ASEAN: Indonesian Migrant Workers in Johor Bahru, Malaysia.†Asian Education and Development Studies 10, no. 1 (2021): 27–39.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Laporan Kinerja BP2MI Tahun 2021, diakses dalam https://www.bp2mi.go.id/uploads/publikasi/images/data_26-03-2022_lkj_bp2mi_2021.pdf tanggal akses 19 Februari 2023.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Data Penempatan dan Pelindungan PMI Januari 2023, diakses dalam https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pmi-periode-januari-2023, tanggal akses 20 Februari 2023.

Cooke, Fanglee. “Labour Market Regulations and Informal Employment in China: To What Extent Are Workers Protected?†Journal of Chinese Human Resources Management 2, no. 2 (2011): 100–116.

Deacon, Bob, Philippe de Lombaerde, Maria Cristina Macovei, and Sonja Schröder. Globalisation and the Emerging Regional Governance of Labour Rights. International Journal of Manpower. Vol. 32, 2011.

Deng, Jian Bang, Hermin Indah Wahyuni, and Vissia Ita Yulianto. “Labor Migration from Southeast Asia to Taiwan: Issues, Public Responses and Future Development.†Asian Education and Development Studies 10, no. 1 (2021): 69–81.

Dona Budi Kharisma. Membangun Kerangka Pengaturan Startup Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, [S.l.], v. 10, n. 3, p. 431-445, dec. 2021. ISSN 2580-2364. doi: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.766

International Monetary Fund, 2020. World Economic Outlook: The Great Lockdown. Chapter 4: The Macroeconomic Effects of Global Migration. Washington DC, April.

Handmaker, J., & Mora, C. (2014). Experts: the mantra of irregular migration and the reproduction of hierarchiesâ€, in Ambrus, A. (Ed.), The Role of ‘Experts’ in International and European Decision Making Processes: Advisors, Decision Makers or Irrelevant Actors?, , Cambridge. Cambridge University Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781139871365

Luo, Siqi. “Agendas, Alternatives, and Collective Labour Law: A Case Study of Local Collective Bargaining Legislation in South China.†Employee Relations 39, no. 4 (2017): 541–560.

Made Nurmawati, Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Bali: Laporan Penelitian, 2018), hlm. 27-28.

Migration, I. O. for. (2022). World Migration Report 2022.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cetakan Ke-14) (Jakarta: Prenada Media Group: Divisi Kencana, 2019), hlm. 136-158.

Phuong, Nguyen Quynh, and Sundar Venkatesh. “Influence of Social Structures on Transnational Migration Duration: The Case of Vietnamese Contract Workers Returning from Taiwan.†International Journal of Sociology and Social Policy 42, no. 11–12 (2022): 984–1000.

Rozhkov, Dmitriy, Zsoka Koczan, and Magali Pinat. “The Impact of International Migration on Inclusive Growth: A Review.†IMF Working Papers 2021, no. 088 (2021): 1.

Senaratna, Chamara. “Sexual Abuses of Left-behind Children of Migrant Women: Community-Perceived Vulnerabilities and Barriers in Prevention.†International Journal of Migration, Health and Social Care 11, no. 4 (2015): 225–238.

Vilog, Ron Bridget T., and Carlos M. Piocos. “Undocumented in the Time of Pandemic: Exploring Legal Violence, Health Care and Human Rights of Irregular Filipino Migrants in Italy and the UK.†International Journal of Human Rights in Healthcare 14, no. 3 (2021): 209–222.

World Bank. “Migration and Development Brief 33: Phase II: COVID-19 Crisis Through a Migration Lens,†no. April (2020): 1–50. https://www.knomad.org/publication/migration-and-development-brief-32-covid-19-crisis-through-migration-lens. Wu, Wenfang, and Xuan Luo. “Legal Framework for the Protection of Foreign Employees in China.†Employee Relations 44, no. 5 (2022): 1142–1156.

Yang, Bo, and Daniel Zhang Qu. “Rural to Urban Migrant Workers in China: Challenges of Risks and Rights.†Asian Education and Development Studies 10, no. 1 (2021): 5–15.

Zhang, Haomiao. “China’s Employment Stabilization Policies in Response to the Impact of the COVID-19 Pandemic.†International Journal of Sociology and Social Policy 42, no. 3–4 (2022): 201–209.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia




DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1117

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share