Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office After Constitutional Court Decision
Abstract
Keywords
References
A. Buku
Huda, Ni’matul. Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Cetakan Pe. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
Kamis, Margarito. Kekuasaan Presiden Indonesia Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik. Malang: Setara Press, 2014.
Mansyur, Achmad. Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Perspektif Regulatif Dan Aplikatif. Pertama. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Maschab, Mashuri. Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia. 1st ed. Yogyakarta: Research Centre of Politics and Government (PolGov), 2013.
Mertokusumo, Sudikno. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
Mustakim, Mochammad Zaini. Kepemimpinan Desa. Cetakan Pe. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
Purnama, Eddy. Lembaga Perwakilan Rakyat. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
Sidharta, B. Arief. Teori Hukum Dan Filsafat Hukum. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.
Sihombing, Ramlan dan Eka NAM. Hukum Pemerintahan Desa. Edited by Erwin Asmadi. 1st ed. Medan: Enam Media, 2021.
Soltou. Pengatar Ilmu Politik. Jakarta: Ary Studi Club, 1972.
Syafa’at, Muchamad Ali. Konstitusi Dan Demokrasi. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Agang, Mohammad Ilham. “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Di Negara Republik Indonesia.†BOLREV (Borneo Law Review) 2, no. 8 (2018): 160–82.
Aulia, Eza. “Tinjauan Politik Hukum Terhadap Pembatasan Periodesasi Jabatan Kepala Daerah Tingkat II Di Aceh.†Jurnal Ius Civile 4, no. 1 (2020): 52–61.
Beatrix Datu Sariraa, Fatma Ulfatun Najichab. “Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi.†De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 7 (2022): 1–6.
I Gede Hartadi Kurniawan, Henry Arianto. “Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila.†Lex Jurnalica 17, no. 3 (2020): 264–70.
Luthfy, Riza Multazam. “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi.†Masalah-Masalah Hukum 48, no. 4 (2019): 319–30.
Maharani, Cahya, and Moch Rafly. “Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden.†Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2, no. 1 (2008): 14–20.
Maslul, Syaifullahil. “Konsruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.†Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 3, no. 1 (2021): 131–40.
Pahlawan, Juang, Neneng Salama, and Siti Ulfah. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia.†Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2, no. 2 (1945): 10–19.
Ro’is Alfauzi, Orien Effendi. “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi.†Politica 7, no. 2 (2020): 111–33.
Syugiarto, Riady Ibnu Khaldun. “Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi.†Jurnal Polinter 7, no. 2 (2022): 77–83.
Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid. “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi.†NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10, no. 1 (2023): 422–28.
Yudhistira, Elsan. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power.†AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum 23, no. 2 (2020): 132–54.
C. Internet
Vika Azkiya Dihni, Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor, https://databoks.katadata.co.id/ (Diakses 28 Februari 2023).
Terkait Masa Jabatan Kepala Desa, Presiden: Undang-Undang Membatasi 6 Tahun, https://setkab.go.id/terkait-masa-jabatan-kepala-desa-presiden-undang-undang-membatasi-6-tahun/ (Diakses 23 Februari 2023).
D. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1105
Refbacks
- There are currently no refbacks.