RechtsVinding Online
MEMBANGUN E-LEGISLASI DI INDONESIA
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 04 Agustus 2017
View : 32
IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-XIV/2016 DI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KPU
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 28 Juli 2017
View : 75
PUTUSAN MK NO. 54/PUU-XIV/2016 DAN IMPLIKASI DI DALAM PILKADA
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 14 Juli 2017
View : 173
PRODUKSI BARANG MEWAH DIBALIK PEMBUNUHAN HEWAN
Oleh: Yerrico Kasworo
Upload : 14 Juli 2017
View : 170
MENGGAGAS RESTATEMENT UNDANG-UNDANG
Oleh: Ricko Wahyudi
Upload : 22 Juni 2017
View : 87
PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM ACARA PERDATA
Oleh: Dwi Agustine
Upload : 16 Juni 2017
View : 80
KONSTITUSIONALITAS BAHASA DALAM PERJANJIAN
Oleh: Reza Fikri Febriansyah
Upload : 26 Mei 2017
View : 102
PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM ACARA PIDANA
Oleh: Apri Listiyanto
Upload : 19 Mei 2017
View : 128
URGENSI PENYUSUNAN PENGATURAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Oleh: Yerrico Kasworo
Upload : 19 Mei 2017
View : 119
PENGHAPUSAN KEWENANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMBATALKAN PERDA
Oleh: M. Nur Solikin
Upload : 12 Mei 2017
View : 151
DILEMA PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE
Oleh: Endang Wahyusetyawati
Upload : 09 Mei 2017
View : 99
PENGGUNAAN PASAL 33 UUD NRI TAHUN 1945 SEBAGAI DASAR HUKUM MENGINGAT DALAM UNDANG-UNDANG
Oleh: Aisyah Lailiyah
Upload : 21 Maret 2017
View : 135
MENCERMATI PEMBENTUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
Oleh: Nur Sholikin
Upload : 10 Februari 2017
View : 270
BAGAIMANAKAH TINDAKAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN PERSELINGKUHAN BERDASARKAN UU PEMERINTAHAN DAERAH?
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 20 Januari 2017
View : 606
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN LANDREFORM DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK
Oleh: Howard J. Tigris
Upload : 04 November 2016
View : 273
PEREMPUAN DAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 14 Oktober 2016
View : 869
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS VAKSIN PALSU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
Oleh: Ophi Khopiatuziadah
Upload : 14 Oktober 2016
View : 852
KEKELIRUAN PEMBERIAN NAMA RUU TENTANG KUHP
Oleh: Agus Suharsono
Upload : 13 Oktober 2016
View : 859
JAKSA AGUNG DAN PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 13 Oktober 2016
View : 835
PELANGGARAN HUKUM OLEH PEMAIN SEPAK BOLA ASING
Oleh: Eko Noer Kristiyanto
Upload : 10 Oktober 2016
View : 902
PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA DAN PASAL 340 KUHP
Oleh: Yerrico Kasworo
Upload : 20 September 2016
View : 861
ANALISA MENGENAI JALUR HAKIM NONKARIR DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 20 September 2016
View : 805
URGENSI PENGATURAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DARI BERSIFAT SUKARELA (VOLUNTARY) MENJADI WAJIB (MANDATORY)
Oleh: Nova Manda Sari
Upload : 16 September 2016
View : 796
PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) SUATU SOLUSI MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
Oleh: Wiwin Sri Rahyani
Upload : 16 September 2016
View : 843
URGENSI MENYEGERAKAN PEMBAHASAN RUU KITAB HUKUM PEMILU
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 16 September 2016
View : 797
MENGAPA APBD BUKAN UNTUK KLUB SEPAK BOLA PROFESIONAL ?
Oleh: Eko Noer Kristiyanto
Upload : 08 Agustus 2016
View : 1051
KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN ôKONSULTASI YANG MENGIKAT BAGI PENYELENGGARA PEMILUö
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 08 Agustus 2016
View : 842
DISHARMONISASIKETENTUAN MENGENAI BADAN USAHA MILIK NEGARA, PERUSAHAAN NEGARA, DAN STATUS ANAK PERUSAHAAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh: Febry Liany
Upload : 04 Agustus 2016
View : 841
MENYOROTI MARAKNYA PENGENDARA MOTOR DIBAWAH UMUR
Oleh: Imas Sholihah
Upload : 04 Agustus 2016
View : 811
REFORMULASI PROSES REKRUITMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA
Oleh: Meirina Fajarwati
Upload : 27 Juni 2016
View : 852
MENCERMATI PENGATURAN HUKUMAN KEBIRI DI INDONESIA
Oleh: Arrista Trimaya
Upload : 24 Juni 2016
View : 926
INTERVENSI POLITIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Oleh: Meirina Fajarwati
Upload : 23 Juni 2016
View : 801
MENYOAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) ANTI-PANCASILA
Oleh: Imas Sholihah
Upload : 21 Juni 2016
View : 826
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
Oleh: Khopiatuziadah
Upload : 16 Juni 2016
View : 825
PERANAN BNPT DALAM PENANGGULANGAN TERORISME
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 08 Juni 2016
View : 803
DINAMIKA PETAHANA DAN PENCALONANNYA DALAM PILKADA
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 27 Mei 2016
View : 816
POLEMIK UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT (TAPERA)
Oleh: Imas Sholihah
Upload : 26 Mei 2016
View : 838
POLEMIK PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TERKAIT TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI
Oleh: Muhammad Faiz Aziz
Upload : 10 Mei 2016
View : 876
UPAYA MEMBERI PAYUNG HUKUM YANG KOMPREHENSIF DI BIDANG KONSERVASI
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 10 Mei 2016
View : 816
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN/KOTA
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 22 April 2016
View : 793
DPD RI, BUBARKAN ATAU BENAHI ??
Oleh: Moch Alfi Muzakki
Upload : 18 April 2016
View : 783
PENGHINAAN TERHADAP LAMBANG NEGARA MELALUI MEDIA TELEVISI
Oleh: Eka Martina Wulansari
Upload : 07 April 2016
View : 863
POTENSI CALON PERSEORANGAN DALAM PERUBAHAN KEDUA UU NO. 1 TAHUN 2015
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 07 April 2016
View : 774
MENJAGA HUKUM ADAT DALAM NKRI
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 06 April 2016
View : 801
POLITIK HUKUM PERUBAHAN KEDUA UU KPK
Oleh: Eka Martina Wulansari
Upload : 04 April 2016
View : 793
Pengaturan Profesional Jabatan Hakim Dalam Undang-Undang
Oleh: Eka Martina Wulansari
Upload : 23 Maret 2016
View : 772
Menyelisik Aspek Hukum Pengadaan Infrastruktur Kereta Cepat
Oleh: Muhammad Faiz Aziz
Upload : 22 Maret 2016
View : 834
Tinjauan Yuridis Dibalik Kenaikan Tarif Tol
Oleh: Moch. Alfi Muzakki
Upload : 10 Maret 2016
View : 778
Revisi UU KPK Antara Melemahkan Dan Memperkuat Kinerja KPK
Oleh: Ahmad Jazuli
Upload : 10 Maret 2016
View : 769
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Mantan Terpidana Untuk Mencalonkan Diri Dalam Pilkada Dan Implikasinya Bagi Pengisian Jabatan Jabatan Publik Lainnya
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 25 Februari 2016
View : 782
Harmonisasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol dengan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Oleh: Moch. Alfi Muzakki
Upload : 25 Februari 2016
View : 779
Menangkal Radikalisme Melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme
Oleh: Ahmad Jazuli
Upload : 24 Februari 2016
View : 786
Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal
Oleh: Randy Pradityo
Upload : 17 Februari 2016
View : 752
Fidusia Sebagai Instrumen Jaminan Pemberian Kredit
Oleh: Winda Oletta
Upload : 15 Februari 2016
View : 832
Pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (Bumn-K) Untuk Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi, Tepatkah ?
Oleh: Muhammad Yusuf Sihite
Upload : 15 Februari 2016
View : 792
Implikasi Ratifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan Ham
Oleh: Apriyani Dewi Azis
Upload : 05 Februari 2016
View : 759
Pelaksanaan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lender Of The Last Resort Dalam Stabilitas Sistem Keuangan
Oleh: Muhammad Yusuf Sihite
Upload : 04 Februari 2016
View : 803
Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup
Oleh: Meirina Fajarwati
Upload : 03 Februari 2016
View : 774
Bagaimanakah Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 Terkait Syarat Pencalonan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam PILKADA?
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 27 Januari 2016
View : 864
Kaji Ulang Penawaran Participating Interest Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)
Oleh: Muhammad Yusuf Sihite
Upload : 26 Januari 2016
View : 761
Perlukah Dibentuk Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sumber Daya Genetik?
Oleh: Meirina Fajarwati
Upload : 26 Januari 2016
View : 769
Dilema Penegakan Hukum Prostitusi Online
Oleh: Yerrico Kasworo
Upload : 13 Januari 2016
View : 804
Adakah Cara Lain Untuk Mengoreksi Hasil Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Pada PILKADA Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi ?
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 13 Januari 2016
View : 768
Penguatan Kerangka Hukum Efek Syariah Melalui Revisi Undang-Undang Pasar Modal
Oleh: Muhammad Faiz Aziz
Upload : 30 Desember 2015
View : 1753
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ?
Oleh: Yerrico Kasworo
Upload : 29 Desember 2015
View : 825
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 Dan Norma Pasal Yang Keliru Dalam Peraturan KPU Mengenai Pencalonan Pada PILKADA
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 28 Desember 2015
View : 805
Menanti Tuntutan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Oleh: Arrista Trimaya
Upload : 22 Desember 2015
View : 777
Pemenuhan Hak-Hak Veteran Republik Indonesia
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 21 Desember 2015
View : 743
Tepatkah Kebijakan KPU RI Menunda Pilkada Di 5 Daerah Pemilihan?
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 21 Desember 2015
View : 767
Polemik Pengelolaan Sampah, Kesenjangan Antara Pengaturan dan Implementasi
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 18 Desember 2015
View : 769
Urgensi Pengaturan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Positif Indonesia
Oleh: Akhmad Aulawi
Upload : 18 Desember 2015
View : 757
Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat ?
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 08 Desember 2015
View : 1138
Urgensi Pemimpin Daerah Yang Bersih Guna Mewujudkan Good Governance
Oleh: Achmadudin Rajab
Upload : 07 Desember 2015
View : 764
Sepak Bola Kita Pasca Kunjungan FIFA
Oleh: Eko Noer Kristiyanto
Upload : 20 November 2015
View : 802
Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 20 November 2015
View : 749
Penanaman Modal dan Kepemilikan Saham di Pasar Modal
Oleh: Muhammad Faiz Aziz
Upload : 10 November 2015
View : 896
Fungsi Kontrol Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Indonesia
Oleh: Akhmad Aulawi
Upload : 09 November 2015
View : 758
Sulit Berantas Kartel, KPPU Butuh Apa Lagi?
Oleh: M.Nurfaik
Upload : 06 November 2015
View : 776
Perkawinan Sesama Jenis Dalam Persfektif Hukum dan HAM
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 02 November 2015
View : 757
Divestasi Minerba tak Kunjung Pasti, Pengaturan tak Tegas?
Oleh: Olsen Peranto
Upload : 30 Oktober 2015
View : 757
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Langkah Strategis Menjawab Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Oleh: K. Zulfan Andriansyah
Upload : 29 Oktober 2015
View : 757
Kedaulatan FIFA atas PSSI dan Problematikanya
Oleh: Olsen Peranto
Upload : 22 Oktober 2015
View : 768
Problematika dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi
Oleh: Meirina Fajarwati
Upload : 20 Oktober 2015
View : 741
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 15 Oktober 2015
View : 750
Pengaturan dan Permasalahan Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara
Oleh: Febry Liany
Upload : 13 Oktober 2015
View : 741
Kelembagaan Badan Narkotika Nasional
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 07 Oktober 2015
View : 752
Pengaturan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia serta Peraturan yang Diharapkan
Oleh: K. Zulfan Andriansyah
Upload : 06 Oktober 2015
View : 732
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Pangan
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 05 Oktober 2015
View : 753
Pasangan Calon Tunggal Dalam Pilkada Perlukah Diatur Dalam Perppu
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 23 September 2015
View : 758
Peluang dan Tantangan Badan Penyangga Usaha Pengelolaan Migas Nasional
Oleh: Apri Listiyanto
Upload : 18 September 2015
View : 765
Pengaturan Skor Sepak Bola Dan Ketidakmampuan Penegak Hukum
Oleh: Eko Noer Kristiyanto
Upload : 17 September 2015
View : 1022
Penghormatan Bendera Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958
Oleh: K. Zulfan Andransyah
Upload : 16 September 2015
View : 740
Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 07 September 2015
View : 740
Menyambut Kelahiran Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Oleh: Tyas Dian Anggraeni
Upload : 03 September 2015
View : 764
Penegakkan Hukum Dalam Penanganan Konflik Terkait Agama
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 24 Agustus 2015
View : 759
Memilih Menolak (Mantan) Koruptor Dalam Pilkada
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 21 Agustus 2015
View : 743
Hak Beribadah di Indonesia
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 11 Agustus 2015
View : 738
BPJS Kesehatan dan Fatwa MUI
Oleh: M. Ulul Azmi
Upload : 11 Agustus 2015
View : 918
Mengembalikan Kejayaan Perfilman Indonesia Melalui Penyempurnaan Undang-Undang Perfilman
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 28 Juli 2015
View : 766
Polemik Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT)
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 15 Juli 2015
View : 742
Sekilas Mengenai Upaya Memberdayakan Pasar Rakyat
Oleh: Woro Wulaningrum
Upload : 15 Juli 2015
View : 742
Wacana Remote Office Bagi Aparatur Sipil Negara
Oleh: Akhmad Aulawi
Upload : 15 Juli 2015
View : 750
Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 14 Juli 2015
View : 755
Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Rohingya
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 30 Juni 2015
View : 758
Peran Sistem Pendukung (Supporting System) Dalam Pembentukan Undang-Undang di DPR
Oleh: zaqiu rahman
Upload : 15 Juni 2015
View : 754
Menghadapi Fenomena Tranplantasi Hukum: Suatu Ajakan Untuk Menguatkan Jangkar Cita Hukum dan Tujuan Bernegara
Oleh: Viona Wijaya
Upload : 11 Juni 2015
View : 762
Penegakan Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak
Oleh: zaqiu rahman
Upload : 03 Juni 2015
View : 757
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA: Upaya Untuk Menata Kembali Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia
Oleh: zaqiu rahman
Upload : 18 Mei 2015
View : 737
MENUJU NEGARA TANPA SEPAKBOLA: Sebuah Perspektif Hukum Olahraga
Oleh: Eko Noer Kristiyanto
Upload : 11 Mei 2015
View : 822
Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana Wanita Dalam Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 11 Mei 2015
View : 745
PERINGATAN HARI BURUH INTERNASIONAL (May Day): Momentum Mewujudkan Sistem Pengupahan Kesejahteraan Buruh
Oleh: Arrista Trimaya
Upload : 11 Mei 2015
View : 769
Desain Tata Kelola Kelembagaan Hulu Migas Menuju Perubahan UU Migas
Oleh: Wiwin Sri Rahyani
Upload : 27 April 2015
View : 737
Pembatasan Ibadah Haji Dan Hak Individual Dalam Beribadah
Oleh: Ahmad Jazuli
Upload : 14 April 2015
View : 775
Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Indonesia
Oleh: Eka Martina Wulansari
Upload : 14 April 2015
View : 773
Perubahan UU BUMN: Menuju Badan Usaha Yang Lebih Transparan, Akuntabel, Profesional, Dan Menguntungkan
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 06 April 2015
View : 770
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 20 Maret 2015
View : 767
Refleksi Dan Problematika Pelaksanaan Outsourcing Di Indonesia
Oleh: Akhmad Aulawi
Upload : 16 Maret 2015
View : 764
Memaknai Hari Pekerja Indonesia 2015 Dalam Menyongsong Hadirnya MEA
Oleh: Bagus Prasetyo
Upload : 10 Maret 2015
View : 822
Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional
Oleh: Eko Noer Kristiyanto
Upload : 10 Maret 2015
View : 775
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak terhadap Pangan Jajanan di Sekolah
Oleh: Woro Wulaningrum
Upload : 24 Februari 2015
View : 778
Mencermati Penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Oleh: Arrista Trimaya
Upload : 12 Februari 2015
View : 787
Bersihkan Institusi Penegak Hukum Dari Tebang Pilih Perkara
Oleh: Nevey Varida Ariani
Upload : 10 Februari 2015
View : 770
Ada Apa Dengan Dewan Pertimbangan Presiden?
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 06 Februari 2015
View : 778
2015:Tahunnya Protokol Madrid Bagi Pendaftaran Merk Internasional
Oleh: Dwi Agustine Kurniasih
Upload : 05 Februari 2015
View : 759
Menyoal Rencana Pembangunan Kereta Gantung di Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani
Oleh: Atisa Praharini
Upload : 05 Februari 2015
View : 762
Memperebutkan Tafsir ÔÇťPeninjauan KembaliÔÇŁ
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 28 Januari 2015
View : 748
Penenggelaman Kapal Sebagai Usaha Memberantas Praktik Illegal Fishing
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 28 Januari 2015
View : 787
RUU Sistem Transportasi Nasional Dan Harapan Sistem Transportasi Yang Terintegrasi, Aman, Efektif, Dan Efisien
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 28 Januari 2015
View : 763
Indonesia Negara Kepulauan dan Konvensi Hukum Laut 1982
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 12 Januari 2015
View : 781
Perlindungan Konsumen Terhadap Perdagangan Emas Secara Online
Oleh: Endang Wahyuni Setyawati
Upload : 12 Januari 2015
View : 804
Wacana Pengurangan Jam Kerja Bagi Perempuan Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Dan HAM Di Indonesia
Oleh: Ahmad Jazuli
Upload : 23 Desember 2014
View : 767
Hukuman Mati Narapidana Narkoba Dan Hak Asasi Manusia
Oleh: Nita Ariyulinda
Upload : 19 Desember 2014
View : 744
Quo Vadis Hukum Maritim
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 16 Desember 2014
View : 748
Kode Etik Penyelenggaraan Negara Sebagai Upaya Penegakkan Etika Bagi Penyelenggara Negara
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 01 Desember 2014
View : 790
Implementasi Undang-Undang Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Dalam Penggunaan Bahasa Indonesia Di Forum Nasional dan Internasional
Oleh: Nita Ariyulinda
Upload : 01 Desember 2014
View : 924
Pembenahan Administrasi Peradilan
Oleh: Basuki Rekso Wibowo
Upload : 25 November 2014
View : 772
Agenda Kerja Untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 24 November 2014
View : 829
Ketentuan Pertimbangan Atau Persetujuan Dalam Undang-Undang Kementerian Negara
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 17 November 2014
View : 773
Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 14 November 2014
View : 742
Melihat Hal-Hal Krusial Dalam Wajah Baru Undang-Undang Perasuransian
Oleh: Chairul Umam
Upload : 06 November 2014
View : 761
Pembentukan Tim Pengawas Intelejen Negara Sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 06 November 2014
View : 765
Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Riau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan
Oleh: Ahmad Jazuli
Upload : 27 Oktober 2014
View : 761
Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 27 Oktober 2014
View : 794
Permasalahan Terkait Daftar Terduga Teroris dan Pemblokiran Dana Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Oleh: Chairul Umam
Upload : 20 Oktober 2014
View : 763
Urgensi Penggantian UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perjanjian Internasional
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 20 Oktober 2014
View : 750
Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air Dalam RUU Konservasi Tanah dan Air Serta Potensi Permasalahannya
Oleh: Chairul Umam
Upload : 14 Oktober 2014
View : 767
Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 13 Oktober 2014
View : 914
Membangkitkan Budaya Nusantara Yang Anti Korupsi
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 06 Oktober 2014
View : 776
Pengaturan Perkawinan Seagama Dan Hak Konstitusi WNI
Oleh: Nita Ariyulinda
Upload : 03 Oktober 2014
View : 777
Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Untuk Memberikan Perlindungan Maksimal Bagi Pencegahan Tersebarnya Hama dan Penyakit
Oleh: Zaqiu Rahman
Upload : 03 Oktober 2014
View : 783
Kerjasama Internasional dalam Perpindahan Narapidana (Transfer of Sentenced Person) Dengan Peraturan Perundang-undangan
Oleh: Eka Martiana Wulansari
Upload : 29 September 2014
View : 861
Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana
Oleh: Nevey Varida Ariani
Upload : 23 September 2014
View : 779
Permasalahan Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Radio Televisi Indonesia
Oleh: Eka Martina Wulansari
Upload : 23 September 2014
View : 781
Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri sebagai Upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri Indonesia
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 22 September 2014
View : 799
Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara
Oleh: Akhmad Aulawi
Upload : 15 September 2014
View : 802
Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Paska Reformasi
Oleh: Eka Martina Wulansari
Upload : 15 September 2014
View : 782
Indenpendensi OJK Terusik
Oleh: Wiwin Sri Rahyani
Upload : 08 September 2014
View : 783
Menelaah Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah
Oleh: Teguh Nirmala Yekti
Upload : 08 September 2014
View : 766
Pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia Di Dunia Internasional
Oleh: Yeni Handayani
Upload : 02 September 2014
View : 771
Konsep Imbal Jasa Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Konservasi Tanah Dan Air
Oleh: Khopiatuziadah
Upload : 01 September 2014
View : 782
Pemasungan Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan Dan Gangguan Jiwa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan
Oleh: Laily Fitriani
Upload : 29 Agustus 2014
View : 774
Sistem Baru Pengadaan Tanah Dan Tantangan Program Pembangunan Presiden Baru
Oleh: Chairul Umam
Upload : 29 Agustus 2014
View : 766
Apalah Arti Sebuah Nama? (What is a Name?)
Oleh: Dwi Agustine Kurniasih
Upload : 26 Agustus 2014
View : 792
Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara Dalam Rancangan Undang-Undang
Oleh: Eka Martina Wulansari
Upload : 22 Agustus 2014
View : 763
Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks
Oleh: Eka Martina Wulansari
Upload : 22 Agustus 2014
View : 775
Mengimplementasikan Upaya Kesehatan Jiwa Yang Terintegrasi, Komperhensif, dan Berkesinambungan Melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa
Oleh: Arrista Trimaya
Upload : 15 Agustus 2014
View : 778
Perlindungan Negara Terhadap Keyakinan Beragama Bagi Masyarakat Hukum Adat Terkait Permasalahan Kolom Agama Pada Dokumen Kependudukan
Oleh: Aan Andrianih
Upload : 12 Agustus 2014
View : 901
Problematika Penyelesaian Piutang BUMN Dalam Peraturan Perundang-undangan
Oleh: Wiwin Sri Rahyani
Upload : 04 Agustus 2014
View : 764
Menimbang Penguatan Rupiah Melalui Perubahan UU 24 TAHUN 1999
Oleh: Chairul Umam
Upload : 04 Agustus 2014
View : 763
Kita (Tidak) Sedang Menuju Amandemen Kelima
Oleh: Eko Noer Kristiyanto
Upload : 07 Juli 2014
View : 772
Menanti UU Badan Usaha Bersama (Mutual) Pasca Putusan Judicial Review UU No.2 Tahun 1992
Oleh: Chairul Umam
Upload : 07 Juli 2014
View : 777
Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita
Oleh: Annida Addiniaty
Upload : 07 Juli 2014
View : 740
Perpu Pilpres Sebuah Keniscayaan
Oleh: Mardisontori
Upload : 23 Juni 2014
View : 746
Menelisik Politik Hukum RUU Pertembakauan
Oleh: Chairul Umam
Upload : 20 Juni 2014
View : 751
Optimalisasi Pemberdayaan Konsumen Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Oleh: Arrista Trimaya
Upload : 20 Juni 2014
View : 739
Refleksi Atas Peran Saksi Ahli Di Pengadilan dan Tanggungjawab Intelektual
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 20 Juni 2014
View : 750
Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA
Oleh: Bagus Prasetyo
Upload : 02 Juni 2014
View : 768
Membangun Dan Memberdayakan Desa Melalui Undang-Undang Desa
Oleh: Mardisontori
Upload : 28 Mei 2014
View : 753
Perang Tafsir Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 19 Mei 2014
View : 823
Relasi Negara dan Agama di Indonesia
Oleh: Hasyim Asy'ari
Upload : 13 Mei 2014
View : 770
Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Tentang Perlindungan Anak
Oleh: Nita Ariyulinda
Upload : 13 Mei 2014
View : 747
Menanti Peraturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Oleh: Atisa Praharini
Upload : 05 Mei 2014
View : 777
Pengujian Keputusan Presiden Tentang Grasi
Oleh: Masan Nurpian
Upload : 28 April 2014
View : 770
Peluang dan Tantangan Konsultasi Publik Dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR
Oleh: Khopiatuziadah
Upload : 28 April 2014
View : 781
Menjaga Progresifitas Hukum Pemilu
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 25 April 2014
View : 757
Arah Pembangunan Hukum Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015
Oleh: Akhmad Aulawi
Upload : 22 April 2014
View : 804
Minuman Beralkohol: Dilarang Atau Diawasi?
Oleh: Arif Usman
Upload : 16 April 2014
View : 904
Saatnya Rakyat Menghukum, Vox Populi Vox Dei
Oleh: Marulak Pardede
Upload : 16 April 2014
View : 759
Undang-Undang Keinsinyuran: Harapan Baru Tingkatkan Profesionalisme Insinyur
Oleh: Wiwin Sri Rahyani
Upload : 07 April 2014
View : 757
Quo Vadis Keterbukaan Informasi Publik
Oleh: Eko Noer Kristiyanto
Upload : 07 April 2014
View : 756
Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Dan Netralitas ASN Dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Oleh: Akhmad Aulawi
Upload : 01 April 2014
View : 747
Urgensi Regulasi Perlindungan Pasien Pengobatan Tradisional
Oleh: Ade Irawan Taufik
Upload : 24 Maret 2014
View : 763
Mengawal Konstitusi Dalam Menjamin Kehidupan Beragama
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 17 Maret 2014
View : 783
Revisi KUHP Dan KUHAP Dalam Prespektif Negara Hukum (Tantangan Dalam Sebuah Produk Hukum Yang Berkualitas)
Oleh: Nevey Varida Ariani
Upload : 10 Maret 2014
View : 760
Bola Panas Putusan Pengujian Undang-Undang Pengesahan Piagam ASEAN
Oleh: Ade Irawan Taufik
Upload : 10 Maret 2014
View : 858
Mencegah Kriminalisasi Ruang Diskresi Dalam Birokrasi
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 03 Maret 2014
View : 781
Yurisdiksi Sepakbola VS Hukum Positif
Oleh: Eko Noer Kristiyanto
Upload : 03 Maret 2014
View : 757
Mengembalikan Harga Diri Bangsa Di Era Perdagangan Bebas
Oleh: Wulan Prihandini
Upload : 24 Februari 2014
View : 758
Melepas Sandera Politik Calon Hakim Agung
Oleh: Muh. Ilham F. Putuhena
Upload : 24 Februari 2014
View : 778
Melahirkan Hakim Reformis
Oleh: Arfan Faiz Muhlizi
Upload : 20 Februari 2014
View : 777
Mencari Jalan Keluar Kisruh Koalisi Presidensiil Indonesia
Oleh: Indra Hendrawan
Upload : 18 Februari 2014
View : 753
18 Agustus 2017
Selamat Datang di website Jurnal Rechtsvinding Online..... Undangan terbuka kontribusi naskah dengan tema :1. ôMembangun Sistem Hukum yang Mendukung Terwujudnya Keadilan untuk Kedamaian (Justice for Peace)ö (Jurnal RechtsVinding Volume 6 Nomor 1) Naskah diterima paling lambat: 20 Februari 2017; 2. "Penegakan Hukum dalam rangka Penataan Ruang guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutanö (Jurnal RechtsVinding Volume 6 Nomor 2) Naskah diterima paling lambat: 15 Juni 2017; 3.ôPeran Hukum dalam Mendukung Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakatö (Jurnal RechtsVinding Volume 6 Nomor 3) Naskah diterima paling lambat: 18 Agustus 2017
Profil Jurnal Rechtsvinding

 

Jurnal Rechtsvinding (JRV) digagas untuk pertama kali pada 2 Januari 2012 sebagai wahana publikasi karya-karya ilmiah di bidang hukum dari para praktisi, peneliti dan akademisi hukum yang memiliki perhatian besar kepada pembangunan hukum nasional. Nama “Rectsvinding” diambil dari salah satu aliran hukum yang memandang bahwa hukum bukan semata-mata peraturan perundang-undangan, tetapi bukan pula semata-mata rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, melainkan dialektika dari keduanya. Istilah “Rechtsvinding” juga sering digunakan dalam sistem peradilan dengan padanan “penemuan hukum oleh Hakim”. Untuk konsepsi terakhir, Hakim diposisikan bukan sekedar sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai penyelaras antara peraturan perundang-undangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

 

Selain aliran hukum Rechtsvinding, setidaknya ada 2 aliran hukum lain yang sekaligus juga menjadi  inspirasi atas lahirnya aliran Rechtsvinding, yaitu: Aliran Legisme dan Aliran Freie Rechtslehre atau Freie Rechtsbewegung atau Freie Rechtsschule.

 

Aliran Legisme muncul setelah Perancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya Code Civil Perancis yang dianggap telah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Pengikutnya al. adalah Dr. Freiderich (Jerman) dan Van Swinderen (Belanda). Aliran ini berpendapat bahwa: satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang  dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran Legisme, hakim hanya merupakan “corong undang-undang”, dimana ia hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang saja. Banyak negara yang mengikuti jejak Perancis, antara lain: Belanda, Belgia, Jerman, dan Swiss, karena saat itu aliran ini dianggap baik sekali dengan menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum.

 

Ternyata setelah berjalan kurang dari 40-50 tahun, aliran legisme menunjukkan kekurangan-kekurangannya, yaitu bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang timbul kemudian tidak dapat dipecahkan oleh undang-undang yang telah dibentuk. Akibat kekurangan-kekurangan yang ditemui dalam perjalanan aliran Legisme ini kemudian lahirlah Aliran Freie Rechtslehre atau Freie Rechtsbewegung atau Freie Rechtsschule.

 

 Aliran Freie Rechtslehre ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini lahir karena melihat kekurangan-kekurangan dalam aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Ciri utama pada aliran ini adalah: hukum tidak dibuat oleh legislative; Hakim menentukan dan menciptakan hukum (judge made law), karena keputusannya didasarkan pada keyakinan hakim; Jurisprudensi adalah sumber hukum primer, sedangkan undang-undang adalah sekunder; Keputusan hakim lebih dinamis dan up to date karena senantiasa mengikuti keadaan perkembangan di masyarakat; dan Bertitik tolak pada kegunaan sosial (social dolmatigheid)

 

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata ditemukan bahwa solusi menemukan yang pada awalnya menjadi tujuan utama aliran Freie Rechtslehre justru menimbulkan ketidakpastian dalam perjalanan selanjutnya. Oleh karena itu lahirlah satu aliran baru yang disebut  Aliran Rechtsvinding (penemuan hukum).

 

Aliran ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari aliran legisme dengan dipengaruhi oleh aliran Freie Rechtslehre. Perkembangan ini terjadi karena pemikiran hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang, karena ternyata pembuat undang-undang tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehinggga undang-undang selalu ketinggalan. Undang-undang tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul. Undang-undang tidak dapat terinci (detail) melainkan hanya memberikan algemeene richtlijnen (pedoman umum) saja. Undang-undang tidak dapat sempurna, kadang-kadang dipergunakan istilah-istilah yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberi penafsiran. Undang-undang tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala-galanya. Di sini selalu ada leemten (kekosongan dalam undang-undang), sehingga hakim harus menyusunnya dengan jalan mengadakan rekonstruksi hukum (selanjutnya akan dibahas dalam model-model penafsiran hukum). Aliran ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara aliran legisme dan Freie Rechtslehre.

 

Tugas hakim di sini adalah menyelaraskan undang-undang dengan sociale werkelijkheid (keadaan masyarakat yang nyata). Posisi hakim adalah “bebas tapi terikat”. Jurisprudensi (atau di Indonesia menganut “Precedent”) mempunyai arti penting di samping undang-undang.

 

Menurut aliran Rechtsvinding  ini hukum terbentuk dengan beberapa cara, yaitu: karena wetgeving (pembentukan undang-undang); karena administrasi (TUN); karena rechspraak atau peradilan ; karena kebiasaan/tradisi yang sudah mengikat masyarakat ; karena ilmu (wetenschap).

 

Indonesia termasuk negara yang mengikuti aliran ini hingga saat ini. Hal ini tercermin dari UU Kekuasaan Kehakiman 1970, 2004 dan 2009. Dalam pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. UU No.14 Tahun 1970 mengatur ini di pasal 27, dan UU No. 4 Tahun 2004 menyebut hal yang sama di pasal 28.

 

Hal ini selaras dengan UUD NRI 1945, dimana terlihat dalam Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Begitu juga dengan Pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Serta pasal 28 J ayat (2) yang menyatakan Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

 

Dengan demikian, gagasan-gagasan ilmiah yang dimuat dalam JRV pun diharapkan mampu menggambarkan proses dialektis antara peraturan perundang-undangan dengan rasa keadilan masyarakat. JRV terbit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun di bawah naungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam setiap penerbitannya JRV memuat 9 (sembilan) artikel dari penulis  yang  diantaranya berasal dari BPHN sendiri dan para ahli hukum baik teoritisi maupun praktisi. Artikel tersebut terlebih dahulu diseleksi oleh  Dewan Redaksi dan Mitra Bestari (peer reviewer).

 

 

 

 

pendik escort,kartal escort,┼či┼čli escort,ankara escort,ankara escort bayan,avc─▒lar escort,ankara travesti,ankara escort,escort ankara,ankara escort,
hacklink faydalar─▒ wordpress indir sexs shop hacklink elektronik sigara likiti